POSKOTA.CO – Ini gaya gesture tubuh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat blusukan dan mondar-mandir di lokasi penanaman pohon eks warga korban penggusuran, Jalan Agung Perkasa VIII Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara (Jakut) pada, Jumat (7)7/2023).
Saat berada di lokasi penanaman dengan berbagai jenis pohon Heru didampingi Wali Kota Jakut Ali Maulana dan pejabat lainnya.
Kepada Wartawan, mantan Wali Kota Jakut ini mengungkapkan, hari ini saya bersama perangkat Pemkot Jakut di Jalan Agung Perkasa VIII menanam pohon kurang lebih seratus hari ini 50 pohon melanjutkan yang sudah ditanam sebelumnya.
“Kurang lebih sepanjang 1 kilo meter dihijaukan dan akan dilanjutkan dititik-titik yang lain,” ungkap dia.
Lanjut Heru menerangkan, sebelumnya memang bangunan – bangunan yang semestinya tidak berada disini dan memang peruntukannya di sini adalah hijau.
Heru pun sempat menyinggung jarak pohon dan kali di sepanjang kawasan ini agar tetap bersih. “Air kali nya dibersihkan dan juga ada budidaya ikan. Nanti pak wali yang konsep,” pinta Heru.
Sekedar diketahui, penanaman pohon di sepanjang kawasan ini ditanami pohon pelindung diantaranya berjenis, tabebuya kuning, wedelia, alang-alang merah, dan patah tulang hijau.
Program penghijauan dan penataan ruang terbuka yang digelorakan Heru di sejumlah wilayah hingga ke tingkat kelurahan yang berimbas setiap para lurah di DKI Jakarta bertanggung jawab menata kawasan kumuh dan terlantar dilingkungan masing-masing agar menjadi bersih, hijau, dan tertata untuk bersama-sama menghijaukan jakarta.
Menanggapi program Penanaman pohon, Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu menegaskan bahwa, program penanaman pohon yang dilakukan Pj. Gubernur Heru Budi Hartono sebenarnya sudah dikerjakan gubernur sebelum-sebelumnya. Jadi tidak ada nilai tambahnya.
“Bersihin kali dan penanaman pohon yang dilakukan Heru sudah dikerjakan gubernur zaman sebelum-sebelumnya atau dahulu,” ungkap Victor.
Lanjut Victor mengkritik kegiatan Pj Gubernur Heru dinilai publik seperti geber kegiatan seremonial atau mondar-mandir saja hingga pejabat di wilayah kedodoran.
“Masih banyak kelurahan di DKI lingkungan nya kumuh dan berantakan termasuk kesejahteraan warganya tidak diperhatikan,” tandasnya. (van)
Komentar