oleh

12 RW Kumuh di Jakarta Pusat Masuk Program CAP dan CIP, Bulan Juni Eksen

POSKOTA.CO – Penataan RW kumuh di wilayah Jakarta Pusat pada tahun 2021 ini dipastikan segera terealisasi. Pasalnya, dari total 98 RW kumuh di wilayah Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota nomor: 168 tahun 2018 tentang lokasi prioritas RW kumuh.

Saat ini, baru 12 RW di 6 kecamatan di Jakarta Pusat yang pada tahun ini masuk dalam penataan RW kumuh melalui program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP) Suku Dinas (Sudin) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Jakarta Pusat.

Hal tersebut diungkapkan, Sugeng Budiharto Kepala Seksi (Kasie) Peningkatan dan Pemukiman Sudin PRKP Jakarta Pusat saat dihubungi POSKOTA.CO, Kamis (1/4/2021). “Dari 12 RW kumuh di delapan kelurahan di enam kecamatan ini menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 24 miliar. Masing-masing RW Rp. 2 miliar,” ungkap Sugeng Budiharto.

Adapun 12 RW kumuh tersebut, sambung Sugeng antara lain, RW 05 Karet Tengsin, RW 012 Kebon Melati, RW 02 Menteng, RW 06 Bungur, RW 01 dan RW 02 Johar Baru, RW 08, 011, 012 Tanah Tinggi, RW 08 dan RW 010 Utan Panjang,
RW 05 Mangga Dua Selatan (MDS). “Penataan RW kumuh meliputi, pembuatan septic tank komunal, sumur resapan, MCK, taman vertikal garden dan mural, tempat pembuangan sampah serta penerangan jalan umum. Jadi tahun ini baru 12 yang masuk dalam penataan RW kumuh melalui program CAP dan CIP pada bulan Juni 2021 mendatang,” terang Sugeng.

Sugeng menambahkan, untuk mempercepat penataan RW kumuh yang merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

“Untuk mempercepat kegiatan ini kami berkolaborasi dengan warga masyarakat di lokasi RW kumuh dengan swakelola tipe IV, dimana kelompok masyarakat ini nantinya ikut mengerjakan penataan kampung secara langsung terutama pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus seperti pembuatan Vertikal Garden dan beutifikasi kampung mural,” jelasnya.

Ia berharap, sektoral terkait dapat mendukung program KSD Gubernur sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) nomor: 90 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas pemukiman dalam rangka penataan kawasan pemukiman terpadu. (van)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *