POSKOTA.CO – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 segera membentuk posko pengawasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tingkat kelurahan dan desa. Tujuannya, untuk mengawasi kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan 3M masa pandemi Covid-19.
Fungsi utama keberadaan posko pengawasan PPKM agar masyarakat patuh dan taat protokol kesehatan. “Prioritas posko mendorong perubahan perilaku masyarakat agar patuh 3M, memberikan layanan masyarakat, pusat kendali informasi yang diteruskan pemerintah dan menguatkan 3T,” kata Ketua Tim Pakar Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam jumpa pers saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/2/2021).
Posko pengawasan PPKM yang dicanangkan Satgas Penanganan Covid-19 akan dipimpin kepala desa/lurah dan beranggotakan unsur TNI, Polri, pemda, tokoh masyarakat serta tokoh agama.
Menurut Wiku, kebijakan PPKM saat ini diperkuat dengan strategi baru yang dicanangkan Satgas Penanganan Covid-19. “Pos komando yang tersebar di tingkat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh kepala desa atau lurah dan posko ini beranggotakan satgas dari unsur pemda, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama serta pihak lainnya,” ujar Prof Wiku.
Posko-posko ini akan tersebar secara nasional dan dibentuk serta dikelola Satgas Penanganan Covid-19. Diharapkan dibentuknya pos PPKM hingga tingkat kelurahan/desa dapat menekan angka penularan Covid-19. Salah satu yang disoroti adalah klaster keluarga yang menjadi salah satu klaster penularan Covid-19 terbanyak belakangan ini.
Dikatakan Wiku Adisasmito, klaster keluarga masih menjadi salah satu sumber penularan Covid-19 yang paling banyak terjadi di masyarakat. Karenanya, penting satgas dibentuk hingga ke lingkup masyarakat yang paling kecil, yaitu tingkat RT/RW untuk memantau kasus Covid-19 dan memberikan pengawasan pasien isolasi sehingga klaster keluarga bisa dicegah.
Dijelaskan Wiku, tentang sistem kerja posko PPKM, yakni bekerja melalui sinergi dan kolaborasi di mana petugas di posko melakukan pengawasan, utamanya implementasi protokol kesehatan. Selain itu, petugas membantu tracing dan informasi yang dibutuhkan ketika melakukan testing.
Petugas diharapkan membantu warga yang butuh perawatan atau surat rujukan dari tempat pelayanan kesehatan. “Diharapkan sistem kerja posko PPKM bisa menyentuh langsung ke warganya,” ujar Wiku.
Selain itu, pemerintah juga merancang vaksinasi massal guna memutus rantai penyebaran virus Corona. Pemerintah juga mengatur gas dan rem pembatasan kegiatan masyarakat dan melakukan sejumlah program untuk memulihkan perekonomian nasional.
Pemerintah saat ini, seperti dikatakan Presiden Jokowi, sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengatasi pandemi Covid-19. “Dalam menghadapi situasi krisis seperti ini, kita harus mengetahui situasi lapangan memiliki kecerdasan lapangan, menguasai manajemen lapangan, mampu melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di lapangan, dan segera mencari solusi untuk menyelesaikan masalah,” ujar Jokowi. (omi)







Komentar