JAKARTA – Nama Budiman Sudjatmiko mencuat dalam hasil survei Logitera Research & Data Consulting tentang Persepsi Publik Menuju Pemilu 2029. Nama aktivis 98 tersebut masuk dalam radar pilihan publik setelah memperoleh 6,1 persen dalam simulasi terbuka calon wakil presiden.
Bukan tidak mungkin, Budiman Sudjatmiko yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) bakal menjadi ‘kuda hitam’ di pesta demokrasi mendatang.
Hal itu disampaikan Peneliti Logitera Research & Data Consulting Andi Muhammad pada acara peluncuran acara Hasil Survei Nasional 2026 di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (19/11). Bisa saja nama Budiman mencuat karena dia punya afirmasi dengan masyarakat karena dikenal sebagai Aktivis 98, Anggota DPR RI, dan kini menjabat sebagai Kepala BP Taskin. “Jika makin banyak dibicarakan, masyarakat makin aware,” kata Andi pada acara yang menghadirkan narasumber Afrimadona dan Yohan Wahyu.
Persoalan lapangan kerja menjadi perhatian terbesar masyarakat dalam menentukan kriteria calon pemimpin menuju Pemilu 2029. Di tengah tuntutan terhadap perbaikan ekonomi tersebut, nama Budiman Sudjatmiko membuat kejutan.
Hasil survei menunjukkan 32,9 persen responden menempatkan lapangan kerja sebagai persoalan paling penting yang perlu menjadi perhatian calon pemimpin. “Persoalan ekonomi masih menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat dalam menentukan arah dukungan politik. Harga kebutuhan pokok dan pendidikan juga menjadi isu yang mendapat perhatian cukup besar dari responden,” papar Andi pada acara diskusi yang dipandu host Arita.

Dalam survei tersebut, harga kebutuhan pokok dipilih 16,2 persen responden, sedangkan pendidikan sebesar 15,7 persen. Isu lainnya meliputi UMKM sebesar 8,8 persen, ekonomi digital 6 persen, serta upah dan pendapatan sebesar 4,9 persen. “Pemetaan isu dan preferensi figur tersebut memberikan gambaran mengenai persoalan yang diharapkan masyarakat dapat dijawab oleh calon pemimpin pada kontestasi politik mendatang,” jelasnya. Logitera juga mengukur popularitas pilihan masyarakat terhadap sejumlah figur dalam simulasi terbuka calon presiden dan wakil presiden.
Nama Budiman Sudjatmiko memperoleh 6,1 persen dalam simulasi calon wakil presiden. Perolehan tersebut menempatkannya setelah Dedi Mulyadi yang meraih 12,4 persen, Gibran Rakabuming Raka 10,8 persen, serta Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 7,5 persen.
Sementara Sherly Tjoanda dan Mahfud MD masing-masing memperoleh 4 persen. Adapun 25,6 persen responden belum menentukan pilihan calon wakil presiden.
Dalam simulasi terbuka calon presiden, Budiman juga tercatat memperoleh 1,1 persen. Dedi Mulyadi menempati posisi teratas dengan 20,1 persen, disusul Anies Baswedan sebesar 13,6 persen dan Prabowo Subianto 10 persen.
Survei tersebut turut mengukur kecenderungan dukungan terhadap partai politik. Dalam simulasi Pemilu DPR, Gerindra memperoleh 20,5 persen, diikuti PDI Perjuangan 14,2 persen, PKS 8,9 persen, dan Golkar 7,5 persen.
Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona, menilai tingginya perhatian masyarakat terhadap lapangan kerja berkaitan erat dengan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Menurut dia, meningkatnya aktivitas pekerjaan informal menjadi gambaran upaya masyarakat untuk mempertahankan sumber penghasilan.
“Pak ogah meningkat, ojol meningkat, pekerjaan informal meningkat, dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai kebutuhan back up ekonomi,” ujar Afrimadona.
Ia juga menilai kecenderungan pemilih yang semakin mempertimbangkan sosok secara personal turut membuka peluang bagi figur-figur baru untuk masuk dalam persaingan politik nasional.
“Pemilihan pemimpin masa depan cenderung tergantung pada personnya, bukan partainya. Ini penjelasan untuk munculnya sosok baru seperti Budiman dan Sherly Tjoanda,” kata Afrimadona.
Sementara itu, Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menyoroti pentingnya pelaksanaan kebijakan pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurut dia, arah kebijakan yang telah ditetapkan perlu diikuti implementasi yang lebih optimal. “Arahnya sudah benar, hanya implementasinya kurang dirasakan rakyat,” ujar Yohan.
Terkait munculnya sejumlah figur alternatif dalam peta politik menuju 2029, Yohan menilai mekanisme penjaringan terbuka dapat memberikan kesempatan kepada tokoh di luar struktur partai untuk diperkenalkan dan dipertimbangkan publik.
Ia mencontohkan konvensi yang digagas kelompok masyarakat sipil sebagai salah satu cara menampung aspirasi masyarakat sekaligus membangun tradisi baru dalam proses pencalonan pemimpin.
Sebagaimana diketahui, survei dilaksanakan pada 25 Oktober hingga 2 November 2026, sebelum kasus Gobran mundur dari Wapres. Survei melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode multi-stage random sampling, dengan margin of error sebesar ±2,83 persen. (jo)







Komentar