JAKARTA – Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pengadaan lahan pemakaman baru pada APBD 2027. Desakan ini muncul karena 69 dari 80 tempat pemakaman umum (TPU) di Jakarta telah penuh dan hanya melayani pemakaman tumpang.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Ia memperingatkan, ketersediaan petak makam siap pakai diperkirakan hanya mencukupi sekitar sembilan bulan ke depan, jika tidak ada penambahan lahan.
“Pengadaan lahan makam baru harus ditetapkan sebagai prioritas dan dialokasikan dalam APBD 2027, dengan mendahulukan lahan yang berdampingan dengan TPU yang ada,” ujar Lazarus di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, Jakarta mencatat rata-rata sekitar 100 pemakaman setiap hari. Dengan kondisi itu, petak makam siap pakai berisiko habis sebelum pertengahan 2027. Sementara itu, pengadaan lahan tidak dapat mengandalkan APBD Perubahan 2026 karena keterbatasan waktu untuk menyelesaikan kajian dan penetapan lokasi.
Fraksi Demokrat-Perindo juga meminta Pemprov DKI memperluas sosialisasi layanan pemakaman dan mobil jenazah gratis. Warga yang tengah berduka, katanya, tidak seharusnya menghadapi kesulitan mencari makam, harus memakamkan kerabat jauh di luar kota, atau berhadapan dengan pungutan liar di TPU.
Selain persoalan pemakaman, Demokrat juga menyoroti penanganan banjir yang masih menjadi persoalan tahunan di Ibu Kota. Kapasitas saluran drainase yang dirancang untuk curah hujan sekitar 100–150 milimeter dinilai perlu diimbangi dengan langkah antisipasi terhadap hujan ekstrem yang semakin sering terjadi.
Fraksi Demokrat-Perindo mendukung pembangunan polder dan tanggul pantai, tetapi menegaskan normalisasi sungai, waduk, dan saluran tetap harus menjadi prioritas. Penanganan banjir di daerah aliran Kali Mampang dan Kali Krukut juga diharapkan diperluas ke wilayah lain dengan evaluasi berdasarkan hasil nyata setelah infrastruktur beroperasi.
Dua embung dan satu waduk yang sedang dibangun ditargetkan beroperasi pada Februari 2027. Namun, persoalan pembebasan lahan masih menjadi tantangan. Dalam pemandangan umumnya, fraksi tersebut mencontohkan Embung Kebagusan yang membutuhkan anggaran sekitar Rp250 miliar, dengan kurang lebih Rp200 miliar dialokasikan untuk pembebasan lahan.
Karena itu, Pemprov DKI diminta menetapkan lokasi dan kebutuhan pengadaan tanah sejak awal di setiap kota administrasi. Penyelesaian ganti kerugian bagi warga terdampak normalisasi, termasuk di kawasan prioritas Cawang dan Cakung, juga perlu dipercepat untuk mencegah persoalan hukum dan sosial.
Fraksi Demokrat-Perindo turut menyoroti keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) Jakarta yang disebut baru sekitar 5,6 persen. Salah satu usulan yang diajukan ialah pembangunan taman warga seluas sekitar 200 meter persegi di tengah permukiman padat.
Taman tersebut dapat memanfaatkan aset daerah yang belum digunakan atau lahan yang dibeli secara bertahap. Selain menjadi ruang bermain anak, tempat kegiatan posyandu, dan lokasi berkumpul warga, taman juga diharapkan membantu penyerapan air hujan.
Kebutuhan fasilitas sosial di kampung padat, menurut fraksi tersebut, tidak berhenti pada taman. Pembangunan balai warga dan sekretariat RW perlu mendapat perhatian karena banyak permukiman yang tumbuh secara mandiri tidak memiliki fasilitas untuk musyawarah dan kegiatan masyarakat. (jo)
Komentar