JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkesan tidak bisa memastikan penerapan zero ODOL (over dimension over loading) awal 2027 mendatang tanpa kendala di lapangan. Di antaranya, akan terjadinya kemacetan parah di jalan akibat penambahan volume truk, termasuk memicu inflasi karena naiknya biaya logistik.
Hal itu terlihat dari pernyataan Direktur Lalulintas Jalan Kemenhub, Rudi Irawan yang menjadi narasumber di acara Sinkronisasi FGD “Implementasi Zero ODOL untuk Masa Depan Indonesia”, saat seorang peserta menanyakan apakah zero ODOL itu sudah benar-benar siap untuk dilaksanakan tanpa adanya kendala. “Sebenarnya dikatakan banyak (kendala), ya banyak. Tapi, kita sudah distribusi ke semua kementerian dan Lembaga. Intinya, sebenarnya dari beberapa kita fight,” katanya.
Forum yang digelar baru-baru ini di Jakarta ini juga dihadiri Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Edi Susilo.
Dalam jawabannya, Rudi mengakui adanya pertimbangan dari Kemenhub terhadap dampak yang terjadi jika zero ODOL itu diterapkan. Di antaranya, kekhawatiran dari para pengusaha kalau misalnya zero ODOL diberlakukan akan terjadi penambahan jumlah truk yang menyebabkan kemacetan. Selain itu, dampaknya terhadap terjadinya inflasi. “Itu semua menjadi pertimbangan juga,” ujarnya.
Menjawab soal apakah zero ODOL itu sudah benar-benar siap diterapkan awal 2027 mendatang, Rudi juga tidak secara tegas menjawab ‘iya”. Dia hanya menuturkan bahwa Kemenhub sangat berperan dalam 9 rencana aksi nasional dalam rangka penguatan logistik nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 41 Tahun 2026. “Kami mengikuti dan berperan bersosialisasi dan lain sebagainya juga. Dan disintegrasi ini kami sangat optimal,” tuturnya yang terkesan tidak menjawab apa yang dipertanyakan peserta.
Dengan sedikit terbata, dia melanjutkan lagi pernyataannya menjawab soal sejauh mana zero ODOL ini akan terlaksana dengan mulus nantinya. “Kami memang sangat apa namanya, kalau optimal ya optimal lah. Sampai saat ini sangat optimal dengan kondisi anggaran yang ada. Kondisi situasi yang ada itu sangat optimal lah dibandingkan dengan persiapan yang sebelumnya. Menjelang zero ODOL ini kami lebih siap. Artinya, karena ada sistem yang terintegrasi dan kami pun akan membangun itu supaya kita tidak ada lagi krisis sosial, dan kita dorong masyarakat untuk comply ke dalam aturan, dan siapapun tidak ada yang intervensi di lapangan,” tukasnya seperti tanpa arah.
Di acara yang sama, pelaku usaha mempertanyakan kesiapan penerapan zero ODOL 2027 mendatang. Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Kehutanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sihol Aritonang berharap pemerintah terlebih dulu melakukan perubahan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi alat angkut yang semestinya harus disesuaikan dengan kualitas jalan yang akan dilalui. “Kita sambut baik zero ODOL ini. Tapi harapan kita adalah sebelum dilaksanakan secara gaspol atau in full blast, coba kita lihat dulu apa perubahan-perubahan yang bisa dilakukan untuk mengakomodasi teknologi, perkembangan teknologi, dan juga mengakomodasi persaingan produk-produk kita di tingkat global,” ujarnya.
Perwakilan Forum Lintas Asosiasi Penguatan Logistik Indonesia (FLAPI), Sudarman menilai keberhasilan implementasinya memerlukan kepastian regulasi yang lebih jelas seperti peta jalan. “Kami mendorong pemerintah segera menyusun peta jalan yang implementasi dan petunjuk teknisnya memberikan kepastian, mekanisme transisi, serta pembagian tanggung jawab antar pemangku kepentingan,” katanya.
Menurutnya, kebijakan zero ODOL ini perlu dibarengi dengan jalur logistik yang terkoneksi dan terintegrasi, kualitas jalan yang memadai, konektivitas antar moda, serta harmonisasi kelas jalan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (in)
Komentar