JAKARTA – Sebanyak 180 peserta pengelola keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Jakarta Pusat (Jakpus) berbondong-bondong mengikuti kegiatan sosialisasi antikorupsi di salah satu hotel, Jalan Pecenongan Raya, Kebon Kelapa, Gambir, Senin (27/10/2025).
Kegiatan sosialisasi melalui seminar yang bertajuk ‘Penguatan Pengendalian Intern untuk Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Bagi Pengelola Keuangan di lingkungan Pemkot Administrasi Jakpus’.
Inspektorat Pembantu Kota (Irbabko) Administrasi Jakpus Rianta Widya Amalia menerangkan, bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk memperkuat peran SPIP dalam pengelolaan keuangan sebagai usaha sistematis mencegah korupsi.
Ditambahkannya, di gelarnya kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman bagi pengelola keuangan terhadap prinsip dan implementasi SPIP, memperkuat kesadaran anti-korupsi dan integritas dalam pelaksanaan tugas keuangan. Serta menurunkan resiko penyimpangan anggaran melalui penerapan pengendalian internal yang efektif dan berkelanjutan.
Dalam sosialisasi antikorupsi, lanjut Rianta Widya Amalia diikuti sebanyak 180 peserta terdiri dari 52 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan 42 kelurahan, serta 8 kecamatan, 53 pejabat penatausahaan dan 53 bendahara tingkat Pemkot Administrasi Jakpus, kecamatan, kelurahan dan 22 perwakilan PPTK.
“Melalui kegiatan sosialisasi antikorupsi ini, mari kita bersama-sama membuktikan bahwa pengendalian intern bukan hanya sekedar formalitas, tapi komitmen dan manfaat nyata untuk menjaga keuangan negara dari penyimpangan,” paparnya.
Ditempat yang sama, Wali Kota Jakpus Arifin menyambut baik kegiatan sosialisasi antikorupsi yang diinisiasi Inspektorat karena tujuannya mendorong seluruh OPD lebih meningkatkan kinerja serta akuntabilitas tata kelola pemerintahan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta.
“Pengelolaan keuangan negara tidak hanya soal administrasi dan angka, tapi integritas serta kepercayaan publik,” ujarnya.
Sementara di sisi lain, lanjutnya ada target kinerja yang harus dicapai sehingga setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus digunakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi sebagaimana amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan PP Nomor 60 tahun 2008 perihal sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
Berdasarkan data KPK RI dan ICW, sambung Arifin menunjukkan bahwa salah satu titik rawan korupsi di pemerintahan pada fase pelaksanaan sehingga muncul peran strategis pengelola keuangan khususnya kuasa penguasa anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (sekretaris kecamatan dan kelurahan), bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
“Dalam hal ini kuasa pengguna anggaran, lurah dan camat. Budaya integritas harus tumbuh dari atas dan dijalankan hingga lini pelaksana,” imbuhnya. (van/fs)







Komentar