JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai salah satu tonggak pemerataan gizi dan pengentasan kemiskinan struktural.
Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) mendukung penuh langkah ini.
Apresiasi diberikan IAW kepada Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan (Menkeu) baru, yang mengambil lompatan fiskal, yakni mengguyur Rp200 triliun ke perbankan, menggerakkan stimulus likuiditas agar salah satunya program ini tidak jalan di tempat.
Namun IAW menyayangkan, ditengah lompatan besar Menkeu Purbaya, Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pelaksana teknis utama, malah belum menunjukkan gerakan setara.
Sementara di lapangan, para mitra dapur MBG bukan konsep imajinatif. Mereka sudah hadir dengan tanah, bangunan, dan peralatan.
Bahkan jika hanya punya satu dari tiga elemen itu, mereka tetap nyata. Mereka adalah fondasi awal untuk membangun sistem distribusi pangan bergizi di negeri ini.
“Sayangnya, BGN gagal mengorkestrasi potensi tersebut secara strategis. Semoga bukan dibuat gagal saja,” kata Iskandar Selasa 16 September 2025.
Data IAW menunjukkan, banyak mitra hanya punya tanah. Ada yang hanya punya bangunan. Sebagian lagi hanya punya alat produksi.
Apapun itu, bagi IAW, semua bisa dikonsolidasikan, jika BGN mau. Sebaliknya, jika BGN hanya membangun aplikasi pendaftaran, lalu menunggu orang-orang datang sendiri, maka program ini akan sia-sia.
“Tidak ada sistem “matching” antara pemilik tanah dan penyedia alat. Padahal negara membutuhkan percepatan. Kalau semua harus punya tanah, alat, dan dapur sekaligus, maka program ini akan jalan di tempat. Negara semestinya merangkai potensi-potensi tersebar itu, menjadi kekuatan nasional. Ini baru pengkonsolidasian, bukan dibiarkan,” ujarnya.
IAW juga menyoroti insiden keracunan makanan MBG di beberapa daerah. Data menunjukkan, pertengahan tahun 2025, ada 22 kasus siswa keracunan, 146 anak terdampak, sebagian besar siswa sekolah dasar.
“Bahkan tiga dapur dicabut sertifikasinya oleh Dinas Kesehatan,” tegas Iskandar.
Dari kejadian keracunan, IAW mengaku ironi, karena tidak ada audit terbuka. Bahkan tidak ada penindakan proaktif.
“Presiden sendiri yang kerepotan atas kondisi buruk itu. Padahal ini program unggulan Prabowo,” katanya.
Ditegaskan IAW, Menkeu Purbaya sudah mencermati kinerja unit khusus seperti BTIIK dan DJSEF untuk mempercepat performa lintas sektor, maka harusnya, BGN juga punya divisi “Konsolidasi Mitra Dapur” yang bekerja 24 jam.

“Satukan mitra pemilik tanah dengan pemilik dapur dan alat, berikan stimulus fiskal awal berdasarkan verifikasi aset. Lalu fasilitasi pembiayaan melalui Himbara, KUR, atau koperasi, dan persingkat sertifikasi SLHS dan CPPOB dapur layak MBG,” pintanya.
IAW menurut Iskandar mengusulkan lima poin penting untuk Kepala BGN.
Pertama, bangun database aset mitra berdasarkan komponen.
Kedua, konsolidasikan model franchising sosial.
Ketiga, dorong skema pembiayaan khusus MBG tanpa membebani anggaran BGN.
Keempat, rancang sistem sertifikasi fast track.
Kelima, audit insiden keracunan dan buat laporan publik.
“Jika program MBG ini gagal, bukan karena rakyat malas, tapi karena BGN lamban, maka publik berhak kecewa,” ungkapnya.
Data IAW, Menkeu sudah memimpin reformasi fiskal dan Presiden sudah membuka ruang politik sebesar-besarnya.
Maka, jika BGN masih juga tidak berani melompat, IAW mendorong Presiden, untuk menyerahkan tugas ini, kepada lembaga yang lebih gesit dan teruji. “Mimpi Presiden tak akan bisa ditopang oleh birokrasi yang lemot,” ujar Iskandar. *







Komentar