oleh

PB dan Pengprov PTMSI Geruduk Kemenpora dan KOI, Bawa Bukti SK Pengurus Daerah dan Putusan MA Organisasi Tenis Meja yang Sah

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) di bawah Ketua Umum Peter Layardi Lay bersama pengurus 28 Pengprov PTMSI geruduk kantor Kemenpora RI dan kantor Komite Olimpiade (KOI)/NOC Indonesia, Kamis (31/7/2025).

Datang dengan berkendara bus, rombongan langsung masuk loby kantor Kemenpora RI meminta bertemu Menpora Dito Ariotedjo. Namun satpam setempat menuturkan jika Menpora dan Wamenpora tidak ada di tempat karena sedang menjalankan tugas di luar kota. Perwakilan rombongan PTMSI akhirnya diterima di ruang VIP oleh Karo Humas dan Umum Ferry Hadju. Mereka pun melakukan pembicaraan tertutup.

“Kedatangan kami bersama 28 Pengprov adalah salah satu keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PTMSI seluruh Indonesia untuk meminta penjelasan langsung Menpora Dito dan Ketua KOI Okto (Raja Sapta Oktohari. Sebab berdasar Putusan Inkrah Mahkamah Agung RI jelas-jelas disebutkan PB PTMSI menjadi satu-satunya organisasi tenis meja yang sah di Tanah Air. Kami semua ingin mendapatkan posisi kami yang jelas kepada Menpora Dito dan Ketua KOI Okto,” kata Peter Layardi Lay kepada para awak media.

Mereka ingin juga mempertanyakan sekaligus mendesak Kemenpora RI serta KOI untuk membubarkan Indonesia Pingpong League (IPL), organisasi yang kembali menjadikan tenis meja kembali dualisme serta membuat lagi-lagi memunculkan kebingungan atlet dan mengancam terhadap eksistensi pembinaan tenis meja nasional.

Tenis meja yang sudah mulai terang benderang dan bersatu dengan putusan inkrah MA, kini kembali dibuat keruh. Pemerintah bukan membantu dan mendorong menyelesaikan permasalahan dualisme yang berkepanjangan di tubuh tenis meja tapi malah kembali memperkeruh dengan kebijakkan blunder. Kemenpora bentuk organisasi baru Indonesia Pingpong League (IPL) bersama KOI.

Peter Layardi menegaskan keberadaan IPL yang diusulkan menjadi anggota ITTF (International Table Tennis Federation) telah menimbulkan keresahan di tubuh PB PTMSI, dan seluruh pemangku kepentingan tenis meja Tanah Air.

“Salah satu hal yang membuat kami dan teman-teman risau adalah diusulkannya IPL menjadi anggota ITTF,” ujar Peter. “Tanpa mengumpulkan atau mengajak rembug kita PB dan Pengprov, mereka hadirkan IPL yang mirip pelaksana pertandingan tapi dijadikan organisasi olahraga. Dan di internasional pingpong itu punya federasi internasional tersendiri di bawah IOC.”

Ia juga menyoroti penyelenggaraan Piala Menpora yang dianggap sebagai turnamen terbuka, namun diwarnai pemanggilan atlet untuk pelatnas tanpa kejelasan arah program. PB PTMSI mempertanyakan tujuan pelatnas tersebut, apakah benar-benar disiapkan untuk SEA Games 2025 atau untuk kepentingan seorang oknum.

“Tiba-tiba diadakan panggilan untuk pelatnas tenis meja. Kalau pelatnas kan harus ada tujuan. Apakah ini pelatnas menuju SEA Games? Itu yang kami ingin tahu,” jelasnya.

Peter Layardi menekankan PB PTMSI adalah organisasi sah yang telah diakui Mahkamah Agung, dengan kepengurusan yang tersebar di 38 provinsi dan hampir 364 kabupaten/kota.

“Kami adalah organisasi yang sah secara aturan, organisasi dan juga sudah diuji di pengadilan. Kami akan membawa SK dari seluruh 38 provinsi,” tegasnya.

Ia bahkan menyebut langkah Kemenpora sebagai bentuk kesalahan besar yang justru kembali membuka dan memperparah konflik.

“Menurut saya, salah. Blunder itu. Ini adalah upaya untuk menghancurkan tenis meja,” ungkap Peter dengan nada kecewa.

PB PTMSI juga menyampaikan keresahan tersebut ke KOI/NOC. Tapi sayang niat mereka pun berbuah kecewa karena kembali harus diterima petugas penerima tamu.

“Kita dari Pengprov dan Pengkab/Pengkot dan Pengcab ingin menyampaikan keresahan teman-teman. Apakah NOC ini mampu nggak membubarkan ini? Mau diapain nih, 38 Pengprov dan 364 pengurus kabupaten/kota, ” katanya.

Meski demikian, Peter menegaskan semua jajarannya tetap bersikap dihimbau santun dan mengedepankan komunikasi yang baik. Ia tetap berkomitmen penuh menjalankan mandat dari daerah.

“Selama saya menjabat sebagai Ketua Umum dan SK saya masih berlaku, saya tetap lakukan pembinaan. Itu tugas yang diberikan oleh teman-teman Pengprov,” tegasnya.

Kisruh dualisme dalam dunia tenis meja Indonesia kini kembali mencuat ke permukaan. PB PTMSI menegaskan perjuangan ini bukan semata soal kepentingan organisasi, melainkan demi menjaga marwah olahraga nasional dan masa depan para atlet yang selama ini dibina dengan serius. Pemerintah dan pihak terkait pun didesak untuk segera mengambil langkah tegas agar tidak semakin memperkeruh situasi dan menciptakan ketidakpastian dalam pembinaan olahraga di Tanah Air.(dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *