oleh

Pemdes Mekarwangi Bantah Dilibatkan dalam Kegiatan Pembangunan DAK SDN 1

KUNINGAN – Pemerintah Desa (Pemdes) Mekarwangi, Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, membantah dilibatkan oleh pihak sekolah, dalam kegiatan pembangunan DAK 2024 bidang pendidikan, yang sedang berjalan pada SDN 1 Mekarwangi. Hal tersebut dikemukakan Kepala Desa Mekarwangi Karna saat dihubungi media POSKOTAONLINE.COM, melalui sambungan WhatsApp (WA), Minggu (28/7/2024).

Kepala desa ini menjelaskan, pihak pemerintah desa tidak ada yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan SDN 1 Mekarwangi tersebut oleh pihak sekolah. “Pihak sekolah pernah datang ke pemerintah desa, hanya untuk menyampaikan pemberitahuan dan permohonan izin tempat, salah satu fasilitas milik desa akan digunakan tempat belajar sementara untuk siswa,” terangnya.

Karna menyebutkan, mengenai keterlibatan unsur pemdes dalam kegiatan pembangunan dimaksud, barangkali bisa diperoleh juga informasinya dari kepala dusun (kadus) wilayah setempat, kedudukan lokasi sekolah itu berada. “Silakan dapat juga ditanyakan kepada kepala dusun, dilibatkan tidak dalam proyek pembangunan sekolah itu,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Dusun Manis Desa Mekarwangi Atim Kartim ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, mengatakan, pihaknya juga tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan SDN 1. “Jangankan dilibatkan dalam kegiatan, diberi tahu adanya pembangunan di situ (SDN 1 Mekarwangi-red) oleh pihak sekolah juga tidak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SDN 1 Mekarwangi Iwa Sri Herawati saat dikunjungi POSKOTAONLINE.COM di tempat kerjanya, Minggu (28/7/2024), menjelaskan, kegiatan pembangunan sekolahnya sedang berlangsung. “Kegiatan ini dimulai pada hari Selasa (23/7/2024), dan ditargetkan selesai mengikuti hari kalender kerja yang sudah ditentukan,” terangnya.

Sehubungan pelaksanaan kegiatan pembangunan DAK 2024 dikerjakan dengan mekanisme swakelola tipe 4, sambung Sri, maka proyek tersebut dijalankan langsung pihak komite pembangunan. “Para pekerja merupakan penduduk Desa Mekarwangi,” ungkapnya.

Ketika disinggung tidak dilibatkannya unsur aparatur pemerintah desa dalam pembangunan sekolah yang didanai dari DAK 2024 itu, pihaknya mengakui, memang tidak ada satu pun unsur perangkat desa yang diikutsertakan di dalam komite pembangunan. “Namun pada saat akan dimulainya kegiatan pembangunan ini, pihak sekolah sudah menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh pihak terkait, dari tingkat pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan juga komponen aparat penegak hukum wilayah, Kapolsek serta Danramil Lebakwangi,” papar Sri.

Kepala Sekolah ini menambahkan, meskipun unsur dari pemerintah desa tidak diikutsertakan langsung pada proyek dimaksud, tetapi ada anggota BPD setempat, yang sudah masuk di komite sekolah. “Saya juga bertugas di sini (SDN 1 Mekarwangi-red) belum lama, sehingga masih banyak ketidaktahuan untuk urusan seperti itu,” ujar Sri.

Pada tempat berbeda, salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya tidak disebut menyampaikan kepada POSKOTAONLINE.COM, cukup menyesalkan dengan sikap pihak sekolah, yang tidak melibatkan unsur pemerintah desa dalam kegiatan pembangunan tersebut. “Terinformasi, program DAK 2024 bidang pendidikan di Kabupaten Kuningan ini, dilakukan menggunakan sistem swakelola tipe 4 dengan pemberdayaan tenaga kerja masyarakat setempat, tentunya menjadi ironis saat pihak sekolah tidak melibatkan unsur pemerintah desa,” sindirnya mengkritisi. (*/cep)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *