oleh

Menhub Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus Pembangunan Jalur KA

POSKOTA.CO-Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dipanggil penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Budi Karya akan dimintai ketetangan terkait pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa-Sumatera pada tahun anggaran 2018—2022.

Menhub Budi Karya diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK atas tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya. “Diperiksa di Kantor KPK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (14/7/2023).

Bukan hanya Menhub saja, penyidik KPK juga memanggil Dirjen Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI M. Risal Wasal dan ASN Kemenhub Maulana Yusuf.

Kasus ini muncul ke permukaan setelah KPK pada Selasa (11/4/2023) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

Hasil pengusutan akhirnya penyidik KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Para tersangka pun langsung dijebloskan ke dalam Rutan KPK atas dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono.

Enam tersangka lainnya dikelompokkan sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan,  PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat. Kasus ini berkaitan pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021—2022.

Proyek yang memjadi bancakan para tersangka, yakni proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam proyek ini diduga terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender dengan imbalan 5 persen sampai 10 persen dari nilai proyek.(Omi/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *