oleh

Anggota Watimpres Agung Laksono Dengarkan Keluhan Nelayan yang Sulit Urus Izin

POSKOTA.CO – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan kepada Presiden Joko Widodo. Keluhan mereka antara lain masalah sulitnya mengurus perizinan sehingga kapal kecil tak bisa memperoleh BBM subsidi sehingga matapencarian tersendat.

“Saya segera sampaikan keluhan dari para nelayan kepada Presiden RI,” ujar Agung usai kegiatan bertajuk ‘Wantimpres Mendengar’ yang berlangsung di Resto Apung Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (11/8). “Masalah tersebut nanti agar disampaikan kepada menterinya Pak Jokowi, bahwa pemerintah kurang sosialiasi masalah perizinan sehingga para nelayan sulit mengurusnya. Kalau lewat calo biaya terlalu mahal,” sambungnya.

Setelah mendengarkan keluhan dari sejumlah nelayan, termasuk pemilik kapal dan pengusaha ikan, Agung menyimpulkan perlu digalakkan sosialisasi mengurus perizinan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan lainnya. “Yang salah bukan soal dokumen, tapi kurang sosialisasi,” papar Agung didampingi sejumlah staf. Menurutnya, upaya ini bukan hanya menyelamatkan masyarakat nelayan Muara Angke, tetapi juga nelayan di seluruh Indonesia.

Pada kegiatan ‘Wantimpres Mendengar’ yang dimoderatori Rudi Darmawanto, para nelayan juga mengeluhkan berbagai masalah lainnya, seperti tempat tinggal mereka sebanyak 1.200 unit bangunan, hingga saat ini belum ada legalitas dari pemerintah. Padahal, mereka sudah menetap di perkampungan nelayan itu lebih dari 30 tahun.

Salah satu pemilik kapal kecil, Wawan menyatakan banyak nelayan yang terpaksa melaut tanpa surat lengkap. Berhubung tidak mendapatkan jatah BBM solar subsidi seharga Rp 5.150 per liter, nelayan yang pakai kapal kecil di bawah 6 GT terpaksa mengakali dengan ampas solar yang berisiko merusak mesin. “Mohon pemerintah memahami kesulitan kami dan dampingi kami untuk pengurusan izin. Jangan dibiarkan seperti ini,” harap Wawan.

Rudy menambahkan sejak diombang-ambingkan soal perizinan banyak nelayan kecil yang tidak melaut. “Hal itu mengakibatkan minimnya pasokan ikan laut di Jakarta,” kata Rudy yang juga direktur pengelola Resto Apung. Menurutnya, para nelayan banyak gak paham mengurus izin via online karena gak bisa pakai laptop. “Pemerintah harus beri pendampingan dan kemudahan supaya nelayan tidak menggunakan jasa calo,” tandasnya. (eli/sir)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *