POSKOTA.CO – Aksi protes dan penolakan atas pemberlakuan PP 75 yang sudah disahkan Presiden RI Joko Widodo pada 2 Juli 2021 telah menyatakan PP 68 dicabut dan tidak berlaku lagi oleh mahasiswa UI yang dimotori BEM FiSIP UI dari aliansi BEM UI mendapatkan tanggapan serius dan masukan bagi pimpinan UI untuk terus membenahi penyelenggaraan pendidikan di kampus terbesar di Indonesia.
“Masukan dari beberapa dialog dengan elemen mahasiswa telah beberapa kali dilakukan secara langsung maupun melalui rangkaian Webinar #TransformasiUI. “Secara prinsip mahasiswa dapat menyampaikan pendapat dan pandangan originalnya. Namun, tentu harus dilakukan dengan iktikad yang baik, tertib dan tata cara yang sesuai koridor,” kata Direktur Kemahasiswaan UI Dr Badrul Munir, di Kampus UI Depok, Selasa (12/10/2021).
Sekarang ini Kampus UI tengah bertransformasi menuju entrepreneurial university membutuhkan sinergi seluruh sivitas akademikanya tentunya harus mendapatkan dukungan seluruh mahasiswa maupun almamater UI guna meraih sukses tersebut.
“Terlebih lagi, dalam pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga internasional di antaranya, The World University Rankings 2022, The Asia University Rankings 2021, SCImago Institutions Ranking, The Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS WUR) by Subject, menempatkaan UI sebagai yang terbaik di Indonesia,” katanya.
“Pencapaian ini harus terus ditingkatkan. Selain itu, terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) UI juga akan mengirimkan sejumlah 97 mahasiswa yang lolos seleksi IISMA ke luar negeri sebagai implementasi program pemerintah tersebut,” imbuhnya Badrul.
Hal serupa juga dikatakan Gusti, anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI, adanya aktualisasi demokrasi di mahasiswa belakangan ini sangat diapreasi dan diharapkan teman-teman dalam berdemokrasi juga menggunakan mekanisme dan tata cara sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan langkah konkret.
“Kalau tidak setuju atau menolak produk hukum yang sudah disahkan, lakukan judicial review, mekanisme hukum yang bisa ditempuh saat sebuah produk hukum sudah jadi dan sudah diundangkan. Sebagai kaum intelektual, saya percaya teman-teman dapat memahami mekanisme tersebut,” katanya.
“Implementasi PP 75 ini akan dilengkapi dengan peraturan turunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PP 75 tersebut. Ia menyerukan seyogianya mahasiswa mengawal dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa dalam peraturan turunan tersebut, ” imbuh Gusti seraya menambahkan, rektor sebagai pihak pelaksana dan penerima mandat PP 75 wajib menjalankan peraturan pemerintah tersebut jadi perlu dikawal peraturan turunan PP 75.
“Saya yakin kalau semuanya memang berjuang demi kebaikan, kebutuhan masa depan UI, serta tata kelola yang lebih baik, UI tidak akan larut dalam dinamika yang justru akan semakin membuat UI tertinggal,” pungkasnya. (anton)







Komentar