JAKARTA-Suharlin atau biasa disapa Lina, Plt Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diprotes sejumlah wartawan karena dianggap berlaku diskriminatif dalam memberikan akses informasi terkait kegiatan kementerian tersebut.
Beberapa pegawai Biro Komunikasi Publik Kemen PKP adalah admin dari grup WA wartawan yang biasa meliput bidang properti dan infrastruktur. Grup WA wartawan biasanya berisikan berbagai kegiatan dan rilis berita Kementerian tersebut.
Protes ini bermula saat, Silli Melanovi yang biasa disapa Novi selaku wartawan senior Suarakarya.id masuk dalam grup WA KemenPKP. Namun setelah masuk dalam grup WA tersebut, tiba-tiba namanya dan nama beberapa wartawan senior lainnya dikeluarkan lagi tanpa sebelumnya ada penjelasan.
Bersamaan dengan dikeluarkan dari grup, salah satu staf humas japri WA Novi dan meminta maaf bila dia harus mengeluarkan beberapa teman wartawan senior dari grup tersebut atas perintah “Kanjeng Ratu” (maksudnya Lina).
Sejumlah Wartawan Disebut “Rese”
Selanjutkan staf Humas tersebut men screen shot isi percakapan Lina, dimana Lina mengatakan agar Novi dan beberpa wartawan lain harus segera dikeluarkan dari grup karena orangnya “rese”. Entah kenapa Lina mengatakan hal itu (rese/brengsek) kepada stafnya.
“Sebetulnya saya gak kenal dekat dengan sosok Lina. Jadi atas dasar apa, Lina menyatakan bahwa Novi dan beberapa wartawan senior “rese”.” ujarnya.
Hal ini tentunya membuat nama Novi selalu wartawan menjadi tercoreng dan dirugikan atas perlakuan dan kata-kata Lina itu. Selain nama baik tercoreng, Novi pun tidak bisa mendapatkan informasi, baik kegiatan atau rilis berita yang ada di grup WA wartawan KemenPKP tersebut.
Karenanya, Novi langsung japri dan bertanya ke Lina kenapa dia menyebut Novi serta Yanti wartawan Sinarpagi.news dengan kata-kata “rese” dan kenapa dikeluarkan dari grup wartawan KemenPKP. Lina beralasan bahwa itu adalah kesalahan staf yang telah sebagian-sepotong menyampaikan informasi, sehingga salah pemahaman dan grup WA itu hanya dikhususkan untuk wartawan perumahan dan bukan wartawan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pernyataan Lina ini sangat tidak logis. Karena sebelum Kementerian PU dan PKP dipisah, kementerian ini menjadi satu sebagai Kementerian PUPR. Dan hampir semua anggota grup WA tersebut adalah wartawan yang kesehariannya meliput kegiatan di kedua kementerian tersebut. Dan itu merupakan pengugasan resmi yang diberikan wartawan dari perusahaan media yang bersangkutan.
Novi menduga keberatan Lina memasukan Novi dan sejumlah wartawan senior lainnya ke dalam Grup WA Kemen PKP karena mereka selama ini sering mengkritisi “sepak terjang” Lina yang sering “menjual nama” wartawan untuk memanipulasi keluarnya anggaran. Apalagi yang bersangkutan kabarnya sebentar lagi pensiun sehingga perlu ‘gerak cepat’.
“Meskipun saya bukan ‘orang dalam’ tapi saya banyak dapat ‘bocoran’ soal Ibu Lina. Mungkin karena itu dia jadi takut dengan kehadiran saya di dalam grup?.
Sementara itu Suharlin, Plt Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ketika dikonfirmasi membantah membatasi wartawan yang ingin meliput di Kementerian PKP. “Saya tidak pernah membatasi wartawan yang ingin meliput di Kementerian PKP. Silakan kalau mau mendokumentasikan kegiatan kami,” ujarnya. (fs)
Komentar