JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Sugiyanto mengungkan pertanyaan mengenai kemungkinan Waduk Jatiluhur jebol layak dianalisis serius, terutama ketika dikaitkan dengan faktor-faktor nonteknis seperti banjir bandang dan longsor.
Dalam konteks perubahan iklim, kerusakan ekosistem hutan, dan degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS), segala bentuk bencana hidrometeorologi dapat terjadi secara tiba-tiba dan ekstrem, termasuk potensi kegagalan waduk terbesar di Indonesia tersebut.
“Banjir bandang dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 adalah contoh nyata betapa cepat dan dahsyatnya bencana yang dipicu kerusakan ekologis,” kata Sugiyanto di Jakarta, Senin (8/12).
Penjelasan berbagai pakar dari WALHI, Greenpeace, hingga para akademisi menegaskan bahwa selain faktor hujan ekstrem, rusaknya fungsi hutan dan DAS menjadi penyebab utama bencana di Sumatra. Karena itu, menjaga hutan hulu Jatiluhur bukan hanya penting, tetapi wajib dilakukan oleh pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, serta pemerintah daerah Jawa Barat di bawah Dedi Mulyadi (KDM), dan Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Pramono Anung. “Seluruhnya memiliki keterkaitan erat dengan keamanan ekologis Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur sebagai satu kesatuan sistem hulu–tengah–hilir Sungai Citarum,” paparnya.
Waduk Jatiluhur memang dibangun sangat kokoh dan tahan gempa. Namun kekhawatiran mengenai potensi jebolnya waduk tidak bisa dianggap berlebihan jika melihat pola bencana yang berkembang. Banjir bandang dan longsor yang terjadi sangat cepat dan berada di luar dugaan banyak pihak, memperlihatkan bahwa faktor nonteknis seperti kerusakan hutan dan pendangkalan DAS dapat memberikan tekanan luar biasa terhadap sistem waduk. Dengan kerusakan serupa, risiko itu juga dapat menjangkiti Jatiluhur.
Situasi ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kawasan hulu secara serius. Hutan dan DAS di sekitar hulu Sungai Cibitung, Saguling, dan Cirata tidak boleh terganggu dalam bentuk apa pun. Kawasan hulu Citarum didominasi hutan lindung dan hutan produksi yang memiliki fungsi ekologis penting: menjaga keseimbangan hidrologis, menahan erosi, mencegah sedimentasi, serta menjamin pasokan air bersih ke waduk. Di area Saguling terdapat pula Hutan Komunitas Citarum yang dikelola oleh Bening Saguling Foundation, berfokus pada konservasi dan reboisasi. Kegiatan berbasis komunitas ini seharusnya diperkuat untuk menahan laju kerusakan lingkungan.
Sementara itu, area hulu Waduk Cirata dipengaruhi ekosistem hutan pegunungan seperti Gunung Wayang, serta kawasan lindung dan perkebunan yang memasok air ke wilayah Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Adapun kawasan sekitar Jatiluhur sendiri tidak memiliki hutan alam, melainkan Hutan NARBO yang dikelola Perum Jasa Tirta II sejak 2006 sebagai bagian dari jaringan pemulihan lingkungan sungai di Asia. “Upaya penghijauan rutin telah dilakukan, tetapi skala tantangan ekologis saat ini jauh lebih besar, sehingga memerlukan peningkatan pengawasan dan perluasan rehabilitasi hulu,” tandas Sugiyanto.
Waduk Jatiluhur adalah infrastruktur air strategis nasional. Dibangun pada 1957–1967 dengan dukungan Bank Dunia dan dikerjakan oleh kontraktor Prancis CFE, waduk ini memiliki kapasitas tampung lebih dari 2,4 miliar m³ air dan berfungsi sebagai irigasi, PLTA, pengendali banjir, dan sumber air baku utama Jabodetabek. (jo)
Komentar