JAKARTA – Sebagaimana diketahui, banjir kembali melanda Jakarta pada tanggal 6 hingga 9 Juli 2025 dan ini menjadi tamparan keras bagi Pemprov Daerah Khusus Jakarta (DKJ), terutama Gubernur Pramono Anung. Hampir seluruh wilayah Jakarta terdampak, mulai dari Jakarta Selatan, Timur, Barat, Utara, hingga Pusat sehingga kinerja soal banjir perlu dievaluasi.
Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto menilai banjir ini menjadi peringatan keras terhadap Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta yang harus lebih tajam memitigasi banjir. “Informasi lengkap mengenai jumlah korban, kerugian, serta cakupan wilayah terdampak dapat diperoleh melalui data resmi dari BPBD Jakarta,” kata Sugiyanto di Jakarta, Rabu (9/7).
Ketinggian air yang mencapai 30 hingga 150 cm di berbagai titik menyebabkan kemacetan parah, mengganggu aktivitas ekonomi, serta merusak infrastruktur kota. Kondisi ini semakin menambah penderitaan masyarakat yang telah terbebani oleh berbagai persoalan perkotaan lainnya. “Perlu diketahui, banjir di Jakarta dipicu oleh kombinasi tiga faktor utama: curah hujan ekstrem, air rob dari laut, serta banjir kiriman dari hulu 13 sungai yang bermuara di Ibukota,” papar Sugiyanto.
Selain itu, topografi Jakarta turut memperburuk situasi. Wilayah ini didominasi oleh dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata sekitar 8 meter di atas permukaan laut. Beberapa kawasan, terutama di bagian utara yang berdekatan dengan pantai, bahkan berada di bawah permukaan laut.
Langkah pertama yang harus dilakukan Gubernur Pramono adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam penanggulangan banjir. “Jika terbukti lalai atau gagal menjalankan tugas, mereka harus dicopot dari jabatannya. Ini penting sebagai bentuk shock terapi. Penanganan banjir tidak bisa lagi bersifat reaktif atau sekadar seremonial saat bencana datang,” tandasnya.
Langkah kedua adalah menempatkan figur profesional dan kompeten di posisi strategis. Pejabat yang memiliki kapasitas teknis dan dedikasi tinggi dalam tata kelola air, infrastruktur, dan lingkungan perkotaan akan berdampak langsung pada efektivitas kebijakan pengendalian banjir.
“Langkah ketiga yaitu fungsi Sodetan Ciliwung serta Bendungan Ciawi dan Sukamahi harus dievaluasi dan dioptimalkan. Sodetan Ciliwung yang bertujuan mengalihkan sebagian aliran Sungai Ciliwung ke Banjir Bakal Timur (BKT) harus dimaksimalkan. Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang berfungsi sebagai bendungan kering juga harus dipastikan berfungsi maksimal sebagai penahan debit air dari hulu agar tidak meluap ke hilir Jakarta,” urainya.
Langkah keempat adalah, pembangunan tanggul laut di pesisir Jakarta Utara harus segera diselesaikan. Tanggul ini sangat penting untuk mencegah masuknya air laut (rob), apalagi mengingat penurunan muka tanah yang terus terjadi di wilayah tersebut. Langkah kelima yaitu, normalisasi 13 sungai di Jakarta harus dilakukan secara menyeluruh. Sungai seperti Ciliwung, Pesanggrahan, dan Angke harus dinormalisasi melalui pelebaran, pengerukan, serta penguatan tanggul. (jo)
Komentar