JAKARTA – Di tengah lesunya pergerakan ekonomi, tapi pengusaha di Jakarta dihadapkan dengan masalah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar 7,1 persen menjadi Rp 6.136.941. UMP sebesar itu pun masih bikin kecewa kaum buruh yang menuntut sebanyak Rp 6.224.000.
“Banyak pengusaha pusing, termasuk saya yang harus menghadapi kenaikan UMP tiap tahun, sedangkan ekonomi lagi lesu, berbagai produk barang dan jasa harganya terus naik. Mestinya UMP jangan naik dulu untuk memberikan relaksasi bagi pengusaha,” ujar Jonhy Wijaya, salah satu pengusaha di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (20/11).
Keluhan itu disampaikan Johny menyusul penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2027 yang naik lebih dari Rp 400.000 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan beberapa saat sebelum penetapan UMP disampaikan Gubernur DKI Pramono Anung, kaum buruh menggelar orasi di depan Gedung Balai Kota untuk mendesak penetapan UMP sebesar Rp 6.224.000.
Sebagainana diketahui, Gubernur Pramono Anung resmi menetapkan UMP sebesar Rp6.136.941. Nilai UMP tahun 2027 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp407.065 atau sekitar 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876. Persentase kenaikan UMP 2027 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 6,1 persen.
Pramono menyampaikan, penetapan besaran UMP ini berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. “UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta,” ujar Pramono, di Park Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).
Pramono menjelaskan, penetapan besaran UMP tersebut merupakan hasil pembahasan panjang bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat buruh, dan asosiasi pengusaha. “Pembahasannya alot sampai tiga hari dan alhamdulillah akhirnya bisa diputuskan,” jelasnya.
Penetapan angka UMP ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.
Dalam menetapkan angka UMP, Pemprov DKI berpegang teguh pada regulasi pengupahan yang berlaku. “Pemprov DKI berperan sebagai penengah dalam merumuskan komponen-komponen perhitungan. Pemerintah DKI mengambil jalan tengah antara pekerja dan pengusaha, walaupun pasti gak semuanya setuju, tapi keputusan harus dilaksanakan,” tandasnya. (jo)







Komentar