oleh

Dituding Terlibat dalam Sengketa Lahan PT BSS dengan Petani Penggarap, Ini Jawaban Wabup Bogor Ade Ruhandi

BOGOR – Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi angkat bicara terkait namanya yang disebut dalam aksi unjuk rasa mengenai sengketa lahan antara petani penggarap dan PT BSS di wilayah Kecamatan Cigombong dan Cijeruk.

Dalam aksi yang digelar di depan kantor ATR/BPN Wilayah I Bogor, Cibinong pada Kamis (4/6/2026) lalu, massa aksi menuding adanya instruksi kepada kepala desa untuk mendukung kepentingan korporasi dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) maupun lahan eks SHGB PT BSS.

Menanggapi hal tersebut, Ade Ruhandi menegaskan bahwa keberadaan petani penggarap yang selama ini mengelola lahan di kawasan Cigombong dan Cijeruk tetap menjadi perhatian. Menurutnya, masyarakat yang telah lama bermukim dan menggarap lahan tidak akan dirugikan dalam proses pengelolaan kawasan tersebut.

“Petani penggarap asli Cigombong dan Cijeruk tidak diusir oleh PT BSS. Lahan yang selama ini dikelola masyarakat juga akan dikeluarkan dari area SHGB PT BSS,” kata Ade Ruhandi, sebagaimana dikutip wartawan media ini, Selasa (8/6/2026).

Ia menjelaskan, apabila terjadi perpanjangan maupun penerbitan SHGB baru bagi PT BSS, langkah tersebut harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar. Menurut Ade, kawasan yang telah menjadi permukiman warga maupun lahan pertanian dan perkebunan yang dikelola secara turun-temurun akan tetap diperhatikan.

Berdasarkan kesepakatan yang ada, lahan-lahan tersebut dapat dilepaskan dari area yang dikelola perusahaan. “Perpanjangan SHGB ataupun SHGB baru harus menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat dan petani penggarap. Kawasan yang sudah menjadi perkampungan, pertanian, dan perkebunan masyarakat akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan yang berlaku,” ujar Ade.

Ade juga menyebutkan, hingga saat ini PT BSS masih melakukan penataan lahan dan belum menjalankan pembangunan di kawasan tersebut. Di sisi lain, Pemkab Bogor tengah melakukan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah Kecamatan Cigombong dan Cijeruk. Kedua kecamatan tersebut berada di kawasan kaki Gunung Salak yang memiliki fungsi penting sebagai daerah penyangga lingkungan dan sumber daya alam.

Pemkab Bogor, lanjut Ade, ingin memastikan pembangunan di wilayah selatan Kabupaten Bogor tetap memperhatikan aspek lingkungan, keberlangsungan pertanian, serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Ia menilai, keberadaan petani penggarap harus tetap didukung agar mampu meningkatkan taraf hidup keluarga, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, kelestarian kawasan Gunung Salak dan lingkungan sekitar juga harus menjadi perhatian bersama.

“Wilayah ini memiliki fungsi penting bagi ketersediaan oksigen, sumber daya air, dan hasil pertanian. Karena itu, kelestarian kawasan harus dijaga dan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan akan ditertibkan,” tandasnya Ade.

Pemkab Bogor juga menegaskan komitmennya untuk menjaga ekosistem kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dari berbagai aktivitas yang dapat mengancam kelestarian lingkungan di masa mendatang. (*/yopy)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *