JAKARTA – Wacana penggunaan sistem pemilu elektronik atau e-voting kembali menghangat. Bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, DPD Partai Golkar DKI Jakarta bersama Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menggelar Pengajian Ideologi Kebangsaan (PIK) ke-4 bertema, “Pancasila dan Demokrasi di Era Digital: Menimbang Model Pemilu E-Voting”, di Jakarta pada Senin (1/6/2026).
Forum diskusi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, mulai dari Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia, pengamat politik Adi Prayitno, hingga anggota DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono.
Dalam kesempatan itu, Ahmed Zaki Iskandar menegaskan, Pancasila harus tetap menjadi kompas utama bangsa di tengah derasnya arus digitalisasi yang kini merambah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem demokrasi.
Menurut Zaki, kemajuan teknologi memang membuka banyak peluang, namun juga membawa tantangan baru berupa masuknya berbagai pengaruh dan ideologi yang dapat mengikis nilai-nilai kebangsaan, khususnya di kalangan generasi muda. “Di era digital seperti sekarang, tantangan mempertahankan nilai-nilai Pancasila jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya. Karena itu pemahaman ideologi kebangsaan harus terus diperkuat,” kata Zaki, dalam keterangan yang didapat media ini, Selasa (2/6/2026).
Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia menilai pembahasan mengenai penerapan e-voting sudah layak masuk dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, digitalisasi pemilu merupakan bagian dari konsep e-election yang berpotensi meningkatkan partisipasi pemilih sekaligus membuat penyelenggaraan pemilu lebih efektif dan efisien.
Meski demikian, Doli mengingatkan, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar sebelum benar-benar menerapkan e-voting secara nasional. Mulai dari pemerataan akses internet, ketersediaan listrik yang memadai, peningkatan literasi digital masyarakat, hingga penguatan sistem keamanan siber. “Jangan sampai teknologi justru menimbulkan persoalan baru. Semua prasyarat harus benar-benar siap sebelum e-voting diterapkan secara nasional,” tandasnya.
Perbincangan tersebut pun memunculkan pertanyaan yang kini mulai ramai dibahas publik: apakah Pemilu 2029 akan menjadi tonggak sejarah baru dengan meninggalkan sistem pencoblosan konvensional dan beralih ke pemilu digital?
Di satu sisi, e-voting menawarkan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan. Namun di sisi lain, isu keamanan data, potensi serangan siber, serta kesiapan infrastruktur masih menjadi tantangan serius. Karena itu, sebelum diterapkan secara luas, pemerintah dan penyelenggara pemilu dituntut memastikan seluruh aspek pendukung benar-benar matang agar demokrasi digital dapat berjalan aman, transparan, dan dipercaya masyarakat. (*/din)







Komentar