TANGERANG – Suasana hangat penuh keakraban terasa di Sekretariat Kelompok Kerja Wartawan Harian Tangerang Raya (Pokja WHTR), Jalan Perintis Kemerdekaan No. 38A, Babakan, Kota Tangerang, Selasa (3/3/2026). Dalam kegiatan Bincang Ramadan, para jurnalis berdiskusi bersama Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam dan Anggota DPRD Kota Tangerang Mustofa Kamaludin.
Diskusi dibuka Ketua Panitia Hendra Wibisana dan berlangsung santai menjelang waktu berbuka puasa. Dalam pemaparannya, Rusdi mengawali dengan prinsip reflektif. “Ada bahasa Arab, al-yaumu khairun min amsi fahuwa rabi’. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Ini harus jadi prinsip kita,” ujarnya.
Rusdi mengatakan, Kota Tangerang kerap meraih penghargaan setiap peringatan hari jadi. Namun di balik itu, ada tantangan nyata yang dihadapi, terutama dari sisi pendapatan daerah. “Hari ini kita berhadapan dengan kondisi kota yang hampir seluruh wilayahnya sudah terbangun. Dari sisi pendapatan, kita ini bisa dibilang sudah sampai di titik jenuh,” ungkapnya.
PAD Andalkan Pajak tapi Ruang Terbatas
Rusdi menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), daerah perkotaan seperti Kota Tangerang memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar.
Sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata Rusdi, berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak hotel dan restoran. “Kita ini wilayah penyangga ibu kota. Nilai tanah tinggi, transaksi banyak, investasi cukup pesat. Itu membuat BPHTB dan PBB kita lumayan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan, Kota Tangerang berbeda dengan daerah yang masih memiliki lahan pengembangan luas. Ia membandingkan capaian PAD Kota Tangerang dengan daerah lain. “Di kabupaten, PBB bisa Rp600 miliar, BPHTB sampai Rp1,9 triliun. Di kita PBB sekitar Rp570 miliar, BPHTB Rp600-an miliar. Gambaran ini menunjukkan, kita sudah tidak punya banyak ruang investasi baru karena lahannya memang sudah habis,” paparnya.
Rusdi juga menyinggung capaian retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya dikenal sebagai IMB. “Dulu di era Pak WH, retribusi IMB bisa tembus Rp167 miliar. Hari ini target Rp30 miliar saja sudah terasa berat. Bukan karena tidak serius, tapi memang lahannya sudah terbatas,” katanya.
Pembangunan Butuh Anggaran
Menurut Rusdi, tantangan pembangunan selalu bermuara pada pembiayaan. Tanpa dukungan anggaran, perencanaan tidak akan berjalan maksimal. “Sehebat apa pun perencanaan kita, kalau tidak ada anggaran untuk merealisasikan, akan sulit berjalan maksimal. Pada akhirnya, pembangunan itu butuh duit,” ujarnya.
Ia menyebut DPRD bersama eksekutif terus mencari formulasi agar PAD tetap optimal tanpa membebani masyarakat. Pembahasan RPJMD dan APBD menjadi ruang strategis untuk merumuskan kebijakan tersebut. “Kondisi kita ini sudah given. Ruang fisik terbatas, jadi strategi peningkatan PAD harus kreatif dan inovatif dengan optimalisasi aset yang ada,” ucapnya.
Kegiatan Bincang Ramadan yang digelar Pokja WHTR itu menjadi ruang dialog antara legislatif dan insan pers. Diskusi ditutup dengan harapan agar Kota Tangerang terus berkembang dan mampu menjawab tantangan fiskal di tengah keterbatasan lahan. (*/imam)
Komentar