JAKARTA – Ada istilah ‘aneh tapi nyata’ yang kerap digunakan masyarakat untuk menggambarkan sesuatu yang tampak tak lazim namun benar-benar terjadi. Istilah itu terasa relevan ketika seorang gubernur menyatakan tidak berambisi meninggalkan legasi pribadi, melainkan ingin menuntaskan persoalan warisan masa lalu, tetapi justru dari sikap itulah lahir berbagai legasi baru.
Salah satu contoh konkret adalah pembongkaran tiang monorel serta penataan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kawasan yang selama lebih dari dua dekade terganggu proyek mangkrak kini ditata ulang demi kepastian hukum ruang kota, keselamatan publik, dan estetika. Kebijakan ini sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta aturan lainnya.
Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto menanggapi setahun kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurutnya selama setahun menjadi Gubernur, Pramono dinilai cukup berhasil dan selalu berupaya menyelesaikan masalah warisan sari seniornya.
Contoh berikutnya adalah penguatan akses transportasi menuju Jakarta International Stadium yang dibangun pada era Anies Baswedan. Permasalahan utama JIS sejak awal adalah dukungan transportasi massal yang belum optimal. Rencana menghadirkan layanan KRL yang terintegrasi serta pembangunan jembatan penghubung sepanjang kurang lebih 350 meter ke kawasan Ancol merupakan langkah strategis untuk memastikan fungsi stadion sebagai fasilitas publik berjalan maksimal.
Integrasi tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menekankan penyelenggaraan transportasi yang aman, terpadu, dan berkelanjutan. Apabila terealisasi, konektivitas JIS akan menjadi legasi baru karena menjawab kelemahan struktural yang selama ini dikeluhkan publik.
Perhatian juga diberikan pada penataan kembali kawasan Kalijodo yang sebelumnya direvitalisasi pada masa Basuki Tjahaja Purnama. Ruang publik tersebut sempat mengalami penurunan kualitas akibat kurangnya keberlanjutan pengelolaan.
Penegasan fungsi Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau dan ruang interaksi sosial sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta ketentuan Ruang Terbuka Hijau minimal 30 persen wilayah kota. Pengelolaan ruang publik yang aman dan layak juga merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Terkait lahan eks Rumah Sakit Sumber Waras, persoalan hukum yang berlarut-larut selama lebih satu dekade menimbulkan ketidakpastian. Rencana pembangunan rumah sakit tipe A bertaraf internasional di atas lahan tersebut, dengan nilai investasi sekitar Rp1,4 triliun dan dimulai setelah kepastian hukum diperoleh, merupakan langkah strategis di bidang kesehatan.
Di sektor transportasi dan infrastruktur, kelanjutan pembangunan MRT tahap kedua dan pengembangan LRT mempertegas komitmen terhadap sistem transportasi massal berkelanjutan. Kebijakan ini berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Normalisasi dan naturalisasi sungai, pembangunan embung, serta pengendalian banjir juga merupakan implementasi kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
Di bidang tata kota dan sosial, perluasan TPU, relokasi warga ke rumah susun dengan pendekatan persuasif, serta digitalisasi layanan publik. Semua kebijakan ini mencerminkan pelaksanaan asas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kebijakan transportasi gratis bagi golongan tertentu merupakan wujud perlindungan sosial yang sejalan dengan Pasal 34 UUD 1945 mengenai kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Program KJP Plus, KJMU, bantuan sosial bagi lansia dan disabilitas, serta penguatan UMKM melalui Jakpreneur merupakan implementasi kewenangan daerah dalam urusan pendidikan, sosial, dan koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. (jo)







Komentar