JAKARTA – Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Rano Karno menargetkan bulan depan Pemprov sudah memiliki Perda tentang Pemajuan Budaya Betawi yang merupakan revisi dari Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi. Menurutnya kebudayaan asli Jakarta harus mampu menjadi sumber kekuatan dalam pembangunan kota menuju Global City.
Hal itu ditegaskan Wagub Rano saat membuka Forum Grup Diskusi (FGD) tentang Pemajuan Budaya Betawi yang diselenggarakan Forkabi dan Bamus Betawi di The Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (15/7). Rano mengingatkan bahwa forum ini untuk memajukan Budaya Betawi, bukan memundurkan, jadi harus ada solusi.
Hasil diskusi ini, kata Rano, akan menjadi rekomendasi bagi Pemprov untuk merumuskan Perda tentang Pemajuan Budaya Betawi sebagai revisi Perda tentang Pelestarian Budaya Betawi. “Sebelum perayaan HUT RI semoga kita sudah punya perda tersebut,” tegas Rano pada acara yang dihadiri 175 undangan terdiri dari sejumlah tokoh dan masyarakat Betawi.
Ketua Umum DPP Forkabi Abdul Ghoni mengatakan pihaknya menggelar forum diskusi untuk menuangkan pikiran demi Jakarta lebih baik. “Hasil diskusi akan segera kami sampaikan kepada Gubernur dan Wagub agar menjadi rekomendasi untuk perda yang dimaksud,” ujar Abdul Goni pada acara yang dihadiri Ketum Bamus Betawi Riano Achmad, Ketua Bamus Suku Betawi 1982 Zaenudin, dan lainnya.
Ketua Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi, Riano P. Achmad menegaskan pihaknya mendukung penuh Forkabi menyelenggarakan forum ini. “Forum ini agar dimanfaatkan masyarakat Betawi untuk menyumbangkan pikirannya guna memberikan masukan kepada Pemprov Jakarta yang tengah melakukan revisi Perda,” tegas Riano yang juga anggota DPRD Jakarta untuk periode ketiga.
Sementara itu, Sekjen Forkabi yang juga menjadi Ketua Panitia FGD Pemajuan Kebudayaan Betawi, Syarif Hidayatullah menambahkan organisasinya secara formal telah memberikan dukungan politik kepada Pramono Anung. “Kami merasa punya kewajiban untuk memberikan masukan kepada Pemprov dalam rencana perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi,” ucapnya.
Ia menyampaikan, melalui FGD ini, Forkabi menjadi fasilitator untuk menampung aspirasi seluruh komponen untuk Perda Pemajuan Kebudayaan Betawi. “FGD ini kita bagi dalam dua sesi. Pertama, menghadirkan narasumber teman-teman dari Aceh, Papua, dan Bali untuk mengeksplorasi pengalaman dari ketiga daerah itu. Kemudian untuk sesi kedua menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi,” bebernya.
FGD yang diadakan bekerjasama dengan Bamus Betawi ini, lanjut Syarif, merupakan bagian dari upaya untuk menambahkan aspirasi dan memperkaya khazanah dari FGD yang sebelumnya telah diselenggarakan oleh Kaukus Muda Betawi. “FGD ini juga mengundang para sesepuh Betawi agar masukan itu semakin sempurna,” pungkas Syarif. (jo)
Komentar