JAKARTA – Lembaga DPRD Daerah Khusus Jakarta (DKJ) memberikan apresiasi kepada Pemprov Jakarta telah mengambil alih sepenuhnya pengelolaan air bersih. Sejak masa kerja sama selama 25 tahun dengan mitra usaha berakhir pada tahun 2023, kini berhasil menambah ratusan ribu pelanggan baru sehingga berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sejak putus perjanjian kerja sama (PKS) dengan Aetra dan Palyja, maka PAM Jaya mewakili Pemprov Jakarta mengelola air secara mandiri. Tentunya kondisi yang sangat mandiri ini memudahkan BUMD bidang perairan ini semakin leluasa menjalan program untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Sejak pengelolaan air dilakukan secara mandiri pada dua tahun terakhir, kemajuannya kini mulai terlihat.
Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD DKJ Nur Afni Sajim usai mengikuti rapat komisi bersama sejumlah BUMD. “Kami mengapresiasi atas keberhasilannya menambah jumlah pelanggan setelah menjadi badan usaha mandiri. Meski demikian, PAM Jaya harus dapat menjaga dan meningkatkan keberlanjutan program perusahaan dalam memperbaiki layanan untuk masyarakat Jakarta,” kata Nur Afni kepada wartawan di Jakarta, Minggu (26/1).
Menurut Nur Afni, capaian PAM Jaya dalam menambah 100 hingga 150 ribu pelanggan baru dapat memberikan dampak positif pada PAD, terutama di tengah perubahan status Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota negara. “Ini langkah besar yang patut diapresiasi, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan,” ujar politisi Demokrat Jakarta.
Nur Afni juga menyoroti target PAM Jaya untuk mencapai 100 persen pipanisasi dan menurunkan tingkat kebocoran air atau NRW menjadi 13 persen pada tahun 2030. “Ini merupakan pekerjaan besar yang harus didukung seluruh stake holder,” tandas Nur Afni sambil membandingkan dengan Singapura, yang mana tingkat NRW-nya hanya sekitar tujuh persen. Adapun Jakarta saat ini masih di kisaran 43 persen. “Kita harus optimis bahwa Jakarta bisa mencapai target ini dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak,” sambungnya.
Ia menegaskan bahwa perbaikan layanan air bersih memerlukan sinergi antara PAM Jaya, manajemen internal, dan pemerintah daerah. Program ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, selaras dengan amanat UUD 1945 untuk memanfaatkan kekayaan alam demi kepentingan bersama. “Progres ini harus terus diawasi agar berjalan sesuai jadwal dan memberikan dampak nyata, baik untuk kualitas layanan maupun kesejahteraan masyarakat,” tutup Nur Afni. (jo)







Komentar