JAKARTA-Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyarankan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (MenteriKPK)/BKKBN Wihaji menjadi ‘Bonek’ saja jika anggaran yang diminta tidak bisa dipenuhi pemerintah. Yang penting dengan anggaran yang terbatas seluruh program yang telah disusun tetap bisa diselesaikan.
“Para ‘Bonek’ dengan dana yang sangat terbatas tetap bisa menonton sepak bola di mana-mana. Caranya mereka menumpangi truk kosong yang kebetulan lewat searah dengan tujuannya. Yang penting mereka bisa nonton sepak bola,” kata Pratikno didampingi Menteri KPK/BKKBN Wihaji dan Wamen Ratu Ayu Isyana Bagus Oka saat melakukan Kunjungan Kerja Menko PMK ke Kementerian KPK/BKKBN, Kamis (31/10/2024).
Sedangkan Kementerian KPK/BKKBN untuk bisa mengejar target penurunan stunting seperti yang diharapkan jika merasa kekurangan anggaran bisa menumpang “gelombang besar”. Misalnya dengan menumpangi program-program dari kementerian/lembaga lain yang dananya besar guna mengatasi stunting tersebut.
“Kami mengajak bapak/ibu untuk mengidentifikasi ‘gelombang besar’. Bagaimana caranya agar Kemenko PMK dan KemenKPK/BKKBN bisa membuat Kementerian PUPR terlibat untuk sanitasi, bedah rumah untuk di daerah-daerah yang krusial (permasalahan stuntingnya),” tambah.
Menurut Pratikno, apabila sesama kementerian dapat saling mengidentifikasi permasalahan stunting, maka akan lebih mudah untuk memobilisasi sumber daya manusia untuk bergerak mempercepat penurunan stunting tersebut.
“Problem stunting misalnya karena makanan bergizi, nanti (hubungannya) dengan produksi pangan bagaimana, logistik, daya beli, kalau karena air, kita bicara dengan Kementerian Pertanian, PUPR. Kemudian kalau dengan Kemendagri, bagaimana memastikan kita akuntabel, bisa dipercaya, bisa diandalkan, dan punya strategi efektif, sehingga kita bisa memobilisasi sumber daya,” ujar Pratikno.
Kemenko PMK Jalankan Fungsi Navigasi
Kemenko PMK sendiri akan berusaha menjalankan fungsi navigasi untuk mengatasi setiap program yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, termasuk salah satunya penurunan stunting.
“Jadi kami di Kemenko PMK berusaha menjalankan fungsi navigasi, tetapi sekaligus mengawasi yang sudah jalan, empower (memberdayakan) yang belum jalan dan memberi energi yang belum berjalan,” ucapnya.
Pratikno juga menyarankan daerah-daerah yang memiliki fiskal tinggi untuk memberikan program-program pemberian protein kepada ibu hamil atau mulai dari remaja, sehingga lebih terjaga asupan gizinya.
“Daerah-daerah kaya diwajibkan untuk memberikan power boost, misalnya simpel aja ya kepada ibu-ibu daerah-daerah kaya diwajibkan memberikan telur rebus kepada ibu-ibu. Kan urusan stunting mulai dari remaja, ibu muda, supaya dijaga asupan gizinya,” papar Pratikno.
Ia menekankan KemenKPK/BKKBN dapat mengidentifikasi program, dana, dan gelombang besar yang bisa ditumpangi dari kementerian lain sambil menyiapkan sumber daya manusianya.
“Misalnya, apa yang bisa kita titipkan ke Kemen PUPR di wilayah kawasan untuk penanganan air bersih dan seterusnya, Kemendagri kita mendorong pemda melakukan belanja-belanja tertentu, program-program tertentu,” kata Pratikno.
Ia juga menyebutkan pentingnya pembelajaran di sekolah terkait gizi agar anak-anak dan orang tua dapat saling mengedukasi. (*/fs)







Komentar