JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo mengecam rencana IPO Bank Jakarta pada awal tahun 2027.
Alasan Francine, karena ketahanan dan keamanan siber bank tersebut, masih meragukan paska terganggunya layanan perbankan saat Lebaran 2025.
Mantan pengacara LBH ini mempertanyakan, hasil audit OJK dan BPK, khususnya terkait ketahanan dan keamanan siber Bank Jakarta.
“Sampai saat ini, kami belum menerima hasil auditnya dari Bank Jakarta,” kata Francine melalui rilisnya yang diterima wartawan media ini Kamis (8/1/ 2026).
Menurut politisi PSI ini, sejak malam takbiran Idul Fitri 30 Maret 2025, nasabah Bank Jakarta (dahulu bernama Bank DKI) tidak bisa transaksi perbankan melalui Bank Jakarta, baik aplikasi digital Jakone, QRIS, maupun tarik tunai di ATM Bank Jakarta atau ATM bersama.
“Layanan ATM Bank Jakarta baru pulih 7 April 2025. Mudik Lebaran selalu diwarnai banyak transaksi keuangan. Saat itu banyak aduan masyarakat ke Fraksi PSI yang diwarnai kebingungan dan kekecewaan mendalam. Banyak pemudik yang tidak pegang uang tunai dalam jumlah besar karena percaya pada aksesibilitas dananya di rekening Bank Jakarta,” kata Francine.
Francine menambahkan, bank Jakarta baru mengeluarkan keterangan resmi 8 April 2025 dengan dalih gangguan layanan.
“Kalau sekadar gangguan layanan mengapa pemulihannya butuh beberapa bulan?”. Layanan BI Fast Bank Jakarta tidak bisa digunakan sejak 30 Maret 2025 dan baru pulih kembali 10 Desember 2025 setelah lebih dari delapan bulan, pertanda seriusnya permasalahan yang dialami Bank Jakarta,” tegasnya.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menurut Francine, menyatakan bahwa peretasan terhadap Bank Jakarta melalui sistem pembayaran BI Fast terjadi beberapa kali sejak 2024 sampai dengan 2025. Bulan Maret 2025 saja terjadi transaksi anomali sekitar Rp 200 miliar.
“Sampai hari ini, transfer online dari bank lain ke Bank Jakarta selalu gagal apabila kolom pesan diisi. Menurut Bank Jakarta kolom pesan harus dikosongkan supaya transaksi berhasil. Padahal kolom pesan ini penting untuk menghindari kebingungan pengirim maupun penerima dengan merinci jenis transaksinya di kolom pesan,” kata Francine.
Ia menilai manajemen Bank Jakarta wajib membenahi banyak permasalahan berat sebelum IPO.
“Gangguan layanan berlarut-larut pada Lebaran 2025 membuka mata publik atas ketidakprofesionalan Bank Jakarta dalam mengelola sistem keamanan perbankannya. Moga-moga keamanan IT diperkuat sebelum kerja sama Bank Jakarta dengan Visa yang diluncurkan baru-baru ini,” tuturnya.
“Rencana IPO Bank Jakarta patut dikaji secara hati-hati. IPO mensyaratkan kesiapan fundamental, khususnya pada aspek sistem, manajemen risiko, dan tata kelola. Namun rendahnya realisasi belanja modal (CAPEX) menunjukkan bahwa investasi jangka panjang yang menjadi prasyarat bank publik belum berjalan optimal. Tanpa fondasi sistem yang kuat, IPO berisiko lebih bersifat simbolik daripada substantif, dan justru dapat menempatkan bank pada risiko operasional dan reputasi di pasar modal,” imbuhnya.
Francine juga menekankan, keamanan dana nasabah dan kepercayaan nasabah menjadi hal penting bagi usaha perbankan.
Selain mengelola dana masyarakat, Bank Jakarta juga menerima Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pramono Anung pernah meminta dana tambahan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar ditempatkan di Bank Jakarta hingga Rp 20 triliun dan pada 10 November 2025 diberikan SAL sebesar Rp 1 triliun.
“Bank Jakarta harus memperbaiki terlebih dahulu tata kelolanya untuk mendapatkan kembali kepercayaan para nasabah. Ketahanan dan keamanan siber sangat penting di industri perbankan agar nasabah tidak was-was menyimpan dananya di Bank Jakarta,” pintanya. (yopy)
Komentar