JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong Bank Jakarta untuk melantai di bursa melalui penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Ia yakin jika Bank Jakarta mampu membangun kepercayaan kuat di mata masyarakat, maka basis nasabahnya tidak hanya terbatas pada Pemprov DKI Jakarta.
“Kalau perusahaan ini sudah bisa membangun trust-nya, maka yang menjadi nasabah utamanya itu bukan lagi Pemprov DKI Jakarta. Yang menjadi nasabahnya adalah publik,” kata Pramono saat memberikan sambutan dalam rapat kerja Bank Jakarta di Hotel Pullman, Podomoro City, Jakarta Barat. Pramono menilai, kepercayaan atau trust menjadi kunci utama dalam dunia usaha dan perbankan.
“Apapun sebagai entitas bisnis, orang kalau dengan Bank Jakarta itu harus trust, harus percaya. Kata kunci dari dunia usaha, dunia bisnis itu adalah trust,” terangnya. Menurutnya, IPO akan membuka ruang pengawasan yang lebih luas dan transparan. Ia menilai pengawasan publik jauh lebih sehat dibandingkan ketergantungan pada figur pimpinan di Balaikota.
“Daripada perusahaan ini hanya bergantung pada individu top-nya yang ada di Balaikota yang namanya Gubernur, maka lebih baik yang mengawasi itu publik,” katanya. Pengawasan publik juga akan meminimalkan potensi intervensi pemerintah daerah dalam pengelolaan bank. “Kalau yang mengawasi publik, maka akan menjadi jauh lebih sehat. Dan itulah yang benar-benar saya harapkan,” sambungnya.
Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo menyatakan perseroan tengah menyiapkan langkah konkret menuju penawaran saham perdana atau IPO. Persiapan ini menjadi bagian dari agenda penguatan institusi sekaligus akselerasi pertumbuhan Bank Jakarta. “Rencana IPO sejalan dengan upaya transformasi perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas serta memperkuat tata kelola korporasi. Bank Jakarta melakukan persiapan IPO sebagai bagian dari rencana transformasi dan peningkatan kredibilitas serta tata kelola korporasi,” ujarnya.
Dalam tahapan awal, manajemen Bank Jakarta akan mengusulkan penyesuaian Anggaran Dasar kepada Pemprov DKI Jakarta. Penyesuaian itu mencakup peningkatan modal dasar agar sesuai dengan kebutuhan korporasi menjelang IPO. Ia menegaskan, proses tersebut membutuhkan dukungan penuh dari Pemprov DKI Jakarta serta payung hukum yang jelas. Menurut Agus, penyesuaian Anggaran Dasar memerlukan regulasi berupa Peraturan Daerah agar dapat berjalan sesuai ketentuan.
Agus menilai, arahan dan dukungan Gubernur Jakarta menjadi faktor kunci dalam kelancaran persiapan IPO Bank Jakarta. Ia menambahkan, seluruh kajian awal telah disiapkan sebagai dasar pengambilan kebijakan. “Arahan dan dukungan Gubernur akan sangat menentukan kelancaran tahapan persiapan ini. Untuk kajian dan naskah akademis juga sudah kami selesaikan,” kata Agus. (jo)
Komentar