BOGOR – Rapat dengar pendapat (RDP) Kapolri di Komisi III DPR dimaknai sebagai forum terbuka evaluasi kinerja dan budaya Polri, mulai dari pelayanan publik, pengawasan internal, hingga kesiapan menghadapi KUHP–KUHAP baru.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditemani Wakil Kapolri, jajaran pejabat utama Mabes Polri, serta seluruh Kapolda se-Indonesia hadir di gedung parlemen, saat RDP dengan Komisi III DPR RI.
Dalam RDP yang berlangsung Senin (26/1/2026), Kapolri menyampaikan paparan mengenai kesiapan Polri menghadapi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Pembahasan yang berlangsung di tengah sorotan publik terhadap perubahan besar dalam sistem hukum pidana nasional ini, menjadi perhatian serius.
Dalan RDP yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, Kapolri memaparkan KUHP dan KUHAP baru.
Usai memaparkan kesiapan Polri dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru, semua fraksi diberikan waktu untuk memberi respon.
Saffarudin/Fraksi PDIP yang pertamaendapat kesempatan berbicara, mengapresiasi Polri dalam pengamanan Natal dan tahun baru.
Saffarudin menegaskan, Polri tetap berada dibawah Presiden. Ia lalu menyinggung konflik ditubuh Polri yang pernah dua Kapolri karena pemilihan tidak melalui DPR.
Ia juga dukung kerja Kompolnas yang membantu Kapolri, namun menolak jika Kompolnas dibentuk di propinsi atau kota/kabupaten.
“Fraksi PDIP minta perkuat Irwasda dan Irwasum. Dukung Kapolri beri ruang bagi Polwan menduduki posisi strategis,” kata Saffarudin.
Rikwanto/Fraksi Golkar juga mengapresiasi akuntabilitas Polri terkait laporan dan pelayanan publik.
“Penyakit kultural, harus dihilangkan, karna Polri paling banyak dilihat masyarakat terkait sikap kurang empati. Kultur, budaya, perilaku atau adab oknum anggota perlu jadi perhatian, karna ini terkait dengan layanan publik,” pinta Rikwanto.
“Fraksi Golkar juga minta perhatikan kesejahteraan anggota. Kapolri tidak perlu cemas terkait reformasi Polri yang sedang berjalan,” tegasnya.
Muhamad Rahul/Fraksi Gerindra dalam kesempatan ini meminta pengawasan ketat dari Propam dan Irwasda, agar perilaku anggota tertata baik.
“Kami dukung penuh peran Kompolnas. Pendekatan budaya dan edukasi perlu, agar masalah ditengah masyarakat cepat selesai. Kami juga apresiasi Kapolda Riau yang menjaga hutan dari pelaku pembalakan liar,” kata Rahul.
Sementara Mahfud Arifin/Fraksi Nasdem mengatakan, mendukung pelayanan 110, bila perlu 1 data Polri 1 data Indonesia.
“Fraksi Nasdem minta Kapolri perhatikan pendidikan Pusdik IT, karena sekarang sudah jaman teknologi. Kami pastikan anggaran Polri naik,” ujarnya.
Abdullah/Fraksi PKB yang mendapat kesempatan, meminta Kapolri, untuk merekrut anggota Polri dari pesantren dan mendukung penuh Polri tetap dibawa Presiden.
Sedangkan Nazir Jamil/Fraksi PKS memuji Kapolri yang sudah 5 tahun memimpin Polri dengan tetap menjaga layanan publik yang baik, walau diterpa berbagai masalah.
PKS mendukung pembentukan unit baru yakni TPPA dan TPPU, karena sangat efektif dalam melindungi masyarakat dari sindikat.
Endang Agustina/Fraksi PAN saat menyampaikan pendapatnya, dengan tegas menolak Polri dibawah kementrian.
Pemisahan Polri dari TNI tahun 2002 bagi PAN, harus tetap dipertahankan. Pelanggaran oknum karna lemahnya pengawasan dan bukan kesalahan organisasi.
“Polri tetap harus independen dan berada dibawah presiden,” tegasnya.
Hinca Panjaitan/Fraksi Demokrat juga memberi apresiasi bagi Polri saat bencana Sumatera dan Aceh.
“Reformasi kultural perlu dilakukan. Untuk ketahanan pangan khususnya jagung, Polri sukses. Maka itu kami dukung Polri tetap dibawa Presiden,” tegas Hinca.
Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW (Indonesia Police Watch) memberikan komentar usai seluruh Fraksi di Komisi III mendukung Polri tetap berada dibawah Presiden.
Menurut STS, panggilan Sugeng, dukungan Komisi III ini sejalan dengan pemikiran IPW yakni Polri harus tetap berada dibawa Presiden.
STS menekankan, praktek, perilaku oknum, aspek kultural harus diperbaiki Polri, jika ingin tetap dicintai rakyat.
“Reformasi kultural, harus dibangun secara strategis. Mulailah dengan rekrut anggota baru baik Bintara, Tamtama, Akpol harus baik. Rekrut calon yang baik. Jangan lagi main uang,” tegas STS.
IPW juga menekankan pada reformasi penguatan ketat lembaga di Polri, dengan menghilangkan permainan perkara yang berujung pada duit.
“Untuk lembaga pengawas, jangan jadikan sapi perahan. Orang yang duduk di lembaga pengawas, harus bersih,” tegasnya.
IPW meminta, agar Warsidik harus langsung dibawa Kapolri. Sementara Propam, harus ada lembaga ad hock di komisi etik.
“Kompolnas harus diperkuat,” kata STS. (yopy/fs)
Komentar