JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Pekerjaan Pedagang Indonesia (PPPI) Arham Tawarrang memberi dukungannya terhadap langkah TNI dalam memberantas tambang ilegal. Menurutnya, situasi ini sudah lewat batas dan butuh ketegasan nyata dari negara, bukan sekadar imbauan.
Mantan aktivis PRD ini menandaskan, keterlibatan TNI dalam operasi penertiban tambang ilegal, harus disambut positif. PPPI menilai, kehadiran TNI mencerminkan keseriusan negara dalam menghadapi praktik yang selama ini kebal hukum karena adanya dugaan beking-membeking dari berbagai pihak.
Arham menegaskan, keberpihakan negara dalam penegakan hukum ini selaras dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Ketegasan ini penting agar sumber daya negara tidak terus dirampok oleh jaringan tambang ilegal yang sudah terlalu nyaman,” kata Arham Tawarrang, dalam keterangan yang didapat POSKOTAONLINE.COM, Minggu (23/11/2025).
Salah satu hal yang dianggap menarik adalah keberadaan Satgas PKH yang langsung dipimpin Menteri Pertahana, Syafrie Syamsuddin. Menurut Arham, ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan tambang ilegal bukan sekadar slogan, tetapi langkah konkret yang dilakukan tanpa pandang bulu.
Ia menilai, masih ada celah penting yang harus dibenahi. Ia menyoroti belum dilibatkannya organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat dalam struktur Satgas PKH. “Agar pengawasan lebih objektif dan mencegah permainan oknum, ke depan organisasi sipil harus ikut terlibat. Ini bukan semata operasi keamanan, tapi urusan hajat hidup rakyat,” tutup Arham. (*/yopy)
Komentar