JAKARTA – Mabes Polri resmi meluncurkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 polda dan 22 polres. Pembentukan direktorat ini bertujuan meningkatkan pelayanan masalah perempuan dan anak serta perdagangan orang yang selama ini dinilai belum maksimal.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri pada Rabu (21/1/2026) mengatakan, banyaknya korban dari kelompok rentan yang selama ini terjadi di lapangan. Tetapi mereka tidak berani melapor dan diharapkan dengan pembentukan Direktorat PPA dan PPO ini semua ini bisa terlayani dengan baik.
“Ke depan permasalahan perempuan dan anak semua bisa tertangani dengan baik,” ujar Kapolri Listyo Sigit usai peluncuran direktorat tersebut. Untuk satu tahun ke depan, Polri akan melaksanakan sosialisasi Direktorat PPA-PPO guna membangkitkan keberanian para korban untuk melaporkan pidana yang terjadi.
Menurut Kapolri, pihaknya akan meyakini para korban, saat melapor mereka benar-benar terlindungi. Sebab, di satu sisi, ini menimbulkan traumatik apabila Polri tidak bisa memberikan pelayanan dan perlindungan yang baik.
Dalam pelaksanaannya nanti Polri akan bekerja sama dengan kementerian terkait, para pemerhati dan stakeholder terkait, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerja sama dengan pihak luar negeri, lanjut Kapolri Sigit, sangat penting karena banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri.
Diharapkan peristiwa yang terjadi seperti kemarin, ferienjob tidak terulang lagi. “Ada kasus mereka masuk ke dalam sindikat online scamming (penipuan daring) dan sebagainya, ini bisa kita tekan,” tegas Kapolri.
Selain itu, pembentukan Direktorat PPA-PPO juga mendukung kesetaraan gender di lingkungan Korps Bhayangkara. “Kami terus tingkatkan personel-personel yang betul-betul bisa profesional untuk membuka kesetaraan gender. (Omi/jo)
Komentar