POLISI MEKSIKO TEMUKAN TEROWONGAN RAHASIA MENUJU AS – Poskota.co

POLISI MEKSIKO TEMUKAN TEROWONGAN RAHASIA MENUJU AS

POSKOTA.CO – Otoritas Meksiko berhasil menemukan sebuah terowongan rahasia yang menghubungkan negara bagian Sonora di barat laut Meksiko menuju Arizona, Amerika Serikat.

Temuan terowongan rahasia tersebut disampaikan Komisi Keamanan Nasional Meksiko (CNS), sebagaimana dilansir kantor berita AFP, Senin (29/8).

Disampaikan CNS, terowongan rahasia itu ditemukan saat kepolisian Meksiko, yang tengah memeriksa sebuah pipa drainase yang melintasi perbatasan, memperhatikan adanya perbedaan di permukaan beton di sebuah titik.

Setelah mengangkat sejumlah material, para petugas menemukan adanya ‘galian rahasia’ sebuah terowongan yang panjangnya sekitar 1,5 meter di wilayah Meksiko, dan lebih dari 30 meter panjangnya di wilayah AS.

“Separuh dari terowongan itu ditunjang oleh balok-balok kayu, sisanya bebatuan dan debu. Tampaknya masih dalam proses pembangunan, tanpa jalan keluar menuju ke permukaan,” demikian disampaikan CNS.

Selama ini, otoritas Meksiko dan Amerika Serikat kerap menemukan terowongan tersembunyi seperti itu. Mereka menduga terowongan tersebut digunakan oleh sindikat narkoba atau imigran ilegal yang mencoba menyeberang ke Negeri Paman Sam.

Sebelumnya pada April 2015, otoritas AS menemukan terowongan terpanjang yang digunakan untuk mendatangkan narkoba dari Meksiko. Terowongan sepanjang 800 meter tersebut menghubungkan Tijuana, Meksiko dengan Otay Mesa, bagian dari kota San Diego, California, AS. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara