oleh

Stop Penertiban Parkir Liar Dengan Cara Brutal

Kesemrawutan parkir bikin macet
Kesemrawutan parkir bikin macet

POSKOTA.CO – Penertiban parkir liar yang digelar Dishub DKI dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dengan cara mencabut pentil ban dan menderek kendaraan hingga membuat kendaraan rusak adalah tindakan brutal dan perbuatan melanggar hukum. Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan, Rabu (24/9).

“Melakukan penertiban dengan cara nencabut pentil dan menderak kendaraan adalah tindakan brutal dan melanggar hukum,” tegas Edison.

Menurutnya, tindakan itu dapat dijerat dengan Pasal 406 KUHP ayat 1 bunyinya “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” dan Pasal 408, 170 KUHP.

ITW akan mendukung dan melakukan advokasi bagi para pemilik kendaraan yang menjadi korban tindakan brutal oleh oknum petugas Dishub. Oleh karena itu, Edison meminta agar masyarakat yang menjadi korban segera melapor ke pihak kepolisian.

Edison mendesak pihak Dishub segera menghentikan cara-cara brutal dan ancaman sebelum atau saat melakukan upaya penertiban parkir liar. Dishub DKI juga segera mencabut spanduk atau slide bernada ancaman yang saat ini banyak dipasang di sejumlah ruas jalan di Jakarta.

Selain itu, pihaknya juga menyesalkan, sikap petugas polantas yang membiarkan apalagi ikut melakukan tindakan melanggar hukum tersebut. “ Polisi seharusnya melarang bila perlu mengambil tindakan hukum, jangan malah ikut membantu perbuatan melawan hukum,” ujarnya.

Menurutnya, parkir liar bukan tindak kejahatan yang harus ditumpas dengan cara koersif , tetapi hanya pelanggaran yang bisa dikendalikan lewat upaya persuasif dan preventif. Apalagi, parkir liar itu adalah rentetan dari sebab akibat.” Kalau area parkir tidak tersedia, lalu kendaraan diparkir dimana,” tanya Edison.

Namun, ITW mendukung upaya penertiban parkir liar karena potensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Tetapi tidak dengan cara brutal, apalagi sampai merusak kendaraan milik orang lain. “ Silakan di berikan tilang atau denda, taapi jangan melakukan pengrusakan,” tegas Edison.

Edison menuding, tindakan petugas Dishub DKI adalah cermin kegagalan Pemprov DKI mengelola perparkiran di Ibukota Jakarta. Sehingga untuk meluapkan kekesalan , akhirnya mereka bertindak diluar batas bahkan terkesan brutal.

Sikap itu dipicu, ketidak mampuan Pemprov DKI menekan para pemilik gedung untuk menyiapkan lokasi parkir yang memadai. Ditambah lagi, ratusan gedung yang pintu masuk dan keluarnya tidak memiliki jarak dengan ruas jalan, sehingga menimbulkan kemacetan.

Seharusnya, Edison melanjutkan, penertiban parkir liar harus dilakukan bersamaan dengan penyediaan lahan parkir. “Pemprov DKI juga harus menindak pengembang atau pemilik gedung yang tidak memiliki area parkir yang memadai.” tegasnya. Dia menambahkan, Pemprov DKI juga harus melakukan evaluasi terhadap valet parkir yang kian menjamur.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *