oleh

SETELAH PLN, KINI PEMPROV LAMPUNG DIGUGAT KARENA JALANAN RUSAK

Pelantikan gubernur -ilustrasi-
Pelantikan gubernur -ilustrasi-

POSKOTA.CO – Kondisi umumnya jalan di Provinsi Lampung yang mengalami kerusakan dan lamban perbaikannya, berujung gugatan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung.

Menurut Chandra Muliawan, Kepala Divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya LBH di Bandarlampung, Jumat, pihaknya berturut-turut memulai sidang atas gugatan Legal Standing yang diajukan yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dan gugatan jalan rusak.

“Kami siap menghadapi para pihak tergugat. Pihak tergugat harus dapat memberikan jawaban atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemprov lampung, DPRD, Dinas PU Provinsi Lampung, dan Bina Marga Prov Lampung,” katanya.

Dia menyatakan pula, para pihak (tergugat) harus konsisten terhadap pernyataannya di beberapa media massa yang sudah siap menghadapi gugatan LBH Bandarlampung.

“Ini juga menjadi gambaran terhadap keseriusan pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan rakyat. Jangan hanya bicara di media massa tanpa langkah konkret. Hal ini pun menjadi teguran keras, agar Pemerintah daerah “bangun” dan sadar kondisi masyarakat khususnya kebutuhan akan infrastruktur yang layak,” kata Chandra lagi.

Sidang perdana gugatan jalan rusak yang diajukan LBH Bandarlampung telah digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Kamis (19/6).

Dalam sidang gugatan yang dipimpin oleh Ketua majelis hakim Nelson Panjaitan, LBH Bandarlampung menggugat empat instansi yakni Dinas Marga Provinsi, DPRD Provinsi Lampung, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Gubernur Provinsi Lampung.

Ketua majelis hakim Nelson Panjaitan mengatakan berdasarkan gugatan perdata yang diajukan oleh LBH Bandarlampung ada empat tergugat dalam perkara kerusakan infrastruktur berupa jalan di Provinsi Lampung.

“Ada empat tergugat yang diajukan LBH Bandarlampung yaitu Gubernur Provinsi Lampung selaku tergugat satu, Kepala Dinas Binamarga sebagai tergugat dua, DPDR Lampung sebagai tergugat tiga dan Kementerian PU sebagai tergugat empat,” kata dia.

Dalam sidang perdana tersebut hanya dihadiri perwakilan dari DPRD dan Dinas Bina Marga. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis (10/7), dan pihak pengadilan memberikan kesempatan kepada tergugat yang belum hadir.

Majelis hakim juga meminta kepada LBH Bandarlampung untuk melengkapi berkas AD/ART/legal standing untuk mengikuti persidang berikutnya.

“Sebagai persyaratan untuk menentukan LBH Bandarlampung sebagai penggugat satu dalam perkara gugatan tersebut. Berkas tersebut sebagai bahan untuk menentukan LBH Bandarlampung layak atau tidaknya sebagai tergugat pertama dalam perkara gugatan tersebut,” kata dia.

Kepala Divisi Advokasi LBH Bandarlampung Anggiat Nugroho mengatakan, siap melengkapi berkas yang diminta majelis hakim untuk diajukan dalam sidang lanjutan.

“Kami siap melengkapi berkas gugatan yang diminta oleh majelis hakim untuk mengikuti sidang selanjutnya. Walaupun sebelumnya, seperti gugatan PLN, tidak diminta oleh majelis hakim maupun jaksa, mungkin setiap majelis hakim atau jaksa berbeda-beda,” kata dia.

Dia mengatakan, sampel kerusakan jalan terdapat di sejumlah tempat di antaranya Jl Ir Sutami dari Kecamatan Bandar Sri Bawono sampai Kecamatan Panjang, dan Jl Pangeran Tirtayasa dari Jl Ir Sutami sampai jalan layang di Jl P Antasari.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *