oleh

REKTOR: VONIS KETUA MK SANGAT TEPAT

14wakil rakyatPOSKOTA.CO – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Prof Komaruddin Hidayat mengatakan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar merupakan hukuman yang sangat tepat.

“Sebuah hukuman yang tepat mengingat negara mengalami kerugian yang sangat besar yaitu berkurangnya kepercayaan publik kepada MK,” kata Komaruddin Hidayat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Komaruddin mengatakan jika MK tidak lagi dipercaya dan kredibel di mata publik, akan menyuburkan korupsi di sengketa pilkada.

Selain itu, bila MK tak lagi kredibel, Komaruddin juga memperkirakan akan terjadi sebuah pengkhianatan dan pembusukan kehidupan bernegara yang justru dilakukan dari lingkaran paling elit sebagai penjaga moral dan keadilan.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan Ketua MK Akil Mochtar dengan pidana seumur hidup dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pilkada dan tindak pidana pencucian uang.

Akil Mochtar mencari upaya banding
Akil Mochtar mencari upaya banding

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M Akil Mochtar dengan pidana seumur hidup,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suwidya Jakarta, Senin (30/6) Pidana tersebut sesuai tuntutan jaksa penuntut umum meski tanpa pemberian denda dan hukuman tambahan.

Sebelumnya, jaksa meminta Akil divonis penjara seumur hidup dan denda Rp10 miliar dan pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih.

“Hal yang memberatkan terdakwa adalah ketua lembaga negara yang merupakan benteng terakhir pencari keadilan sehingga harus memberikan contoh terbaik dalam integritas, kedua perbuatan terdakwa menyebabkan runtuhnya wibawa MK Republik Indonesia, ketiga diperlukan usaha yang sulit dan lama untuk mengembalikan kepercayaan kepada lembaga MK,” kata Suwidya.

Hakim juga tidak melihat ada hal yang meringankan dari perbuatan Akil. “Terdakwa dituntut dengan ancaman maksimal maka hal yang meringankan tidak dapat dipertimbangkan lagi,” tuturnya. Dalam pertimbangnya, majelis memang melihat bahwa perbuatan Akil harus dihukum berat.

“Setelah majelis bermusyawarah, majelis sependapat dengan dakwaan tuntutan penuntut umum mengingat perbuatan terdakwa yang berat khususnya terkait penyelenggaraan pilkada di daerah sehingga denda tidak relevan lagi karena terdakwa dituntut pidana maksimal sehingga pidana itu tidak dapat diganti lagi bila terdakwa tidak bisa membayar tuntutan denda itu,” kata Suwidya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *