oleh

POLRI DAN KEJAKSAAN HUKUMNYA WAJIB PERIKSA NOVANTO

NOVANTOPOSKOTA.CO – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, Polri dan Kejaksaan, wajib mengusut kasus Ketua DPR Setya Novanto. “Polri kan mengusut ada tidaknya tindak pidana lain,” tandas JK usai menghadiri pembukaan INTOSAI Development Initiative di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Rabu (9/12/2015).

Kalau dia lihat suatu gejala kejahatan, polisi dan kejaksaan tidak menanganinya, justru kedua lembaga tersebut salah. “Ini tidak ada masalah pribadi, kalau presiden sudah panggil maka polisi harus taat,” kata JK.

Dikatakan JK, ia sudah mendengar bahwa kolega Novanto itu saat ini berada di Singapura. Meski keberdaannya menjadi teka-teki, namun menurut JK, Reza belum bisa ditetapkan sebagai buron karena statusnya masih saksi.

Wapres mengatakan, jika Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk memanggil Riza Chalid, maka polisi harus taat. Polri hingga saat ini belum menerima permintaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mencari keberadaan pengusaha M. Riza Chalid.

Pasalnya kepolisian tidak bisa melakukan pencarian tanpa adanya permintaan resmi dari MKD. Dalam persidangan MKD, Menteri ESDM Sudirman Said (pengadu) dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PT FI), Maroef Sjamsoeddin (saksi) telah diperiksa.

Sementara Ketua DPR Setya Novanto (teradu Setnov) tidak bersedia menjawab pertanyaan yang terkait rekaman. Setnov juga menegaskan dalam kasus tersebut dirinya tidak bersalah.

Sementara pengusaha M. Riza Chalid yang dijadwalkan untuk diperiksa pada Kamis (3/12) tidak hadir dengan alasan sedang berada di luar negeri.

Persidangan MKD tersebut menindaklanjuti laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan adanya pencatutan nama presiden dan wapres oleh Ketua DPR RI Setya Novanto.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *