oleh

PENGAMAT: Mahasiswa Harus Awasi Politik Menyesatkan

Caleg perempuan deklarasi anti korupsi
Caleg perempuan deklarasi anti korupsi

POSKOTA.CO – Kalangan mahasiswa harus ikut ambil bagian dalam pengawasan dan pengamatan Pemilihan Presiden 9 Juli mendatang dan diminta mampu menghindari politik praktis menyesatkan, kata Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRi) Dr Mubarok.

“Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan pesta demokrasi bangsa Indonesia yang diharapkan bisa berjalan dengan aman dan lancar,” kata dia kepada pers di Pekanbaru lewat pesan elektronik yang diterima, Kamis.

Pemilihan Umum Presiden 9 Juli 2014 akan diikuti oleh dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Indonesia, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta), nomor urut 1, didukung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berkoalisi dengan Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan sebutan “Koalisi Merah Putih”.

Sementara pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK), nomor urut 2, diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Mubarok mengatakan, semua pihak dan elemen masyarakat harus bisa memberikan dukungan agar penyelenggaraan yang disebut-sebut sebagai pesta demokrasi itu benar-benar lancar dan sukses.

“Jangan malah menjadi pesta yang kacau, karena ibarat pernikahan, ini adalah kebahagiaan kita semua,” katanya.

Ia mengatakan, jangan ada kegiatan-kegiatan yang justru menjadi politik praktis di dalam kampus.

“Dengan fungsinya sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat, mahasiswa ditutut untuk bisa menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilpres tahun ini,” katanya.

Siapapun pemimpin negeri ini ke depan, kata dia, diharapkan bisa memberi porsi yang adil bagi setiap daerah dalam memberikan Dana Bagi Hasil (DBH).

Adil itu menurut dia bukan harus sama rata, tapi sesuai dengan porsi yang dibutuhkan masing-masing daerah dan kontribusi daerah itu untuk pusat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *