oleh

ICW : Pengesahan UU MD3 Kepentingan Politik Sesaat

Ruang rapat wakil rakyat
Ruang rapat wakil rakyat

POSKOTA.CO – Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pengesahan UU MD3 sesaat sebelum pilpres merupakan tindakan yang terlalu dipolitisir. Banyak kejanggalan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3)

Hendrik Rosdinar dari Yappika di kantor ICW, Minggu (13/7/2014) mengungkapkan,hanya kepentingan politik sesaat yang dominan. Sehingga muncul sifat akrobatik dan negatif terhadap substansi undang-undang.

Hendrik menyarankan beberapa pasal dari UU MD3 yang baru saja disahkan itu untuk direvisi kembali. Sebab pasal itu malah menambah kewenangan anggota dewan, tapi menghilangkan sejumlah fungsi pengawasan yang justru dikhawatirkan memperlebar indikasi tindak pidana.

Hendrik mengatakan, koalisi melihat ada 8 poin penting yang menjadi sorotan dan harus segera direvisi oleh DPR. Di antaranya, tren penambahan kewenangan MPR, mekanisme pemilihan pimpinan kPR, keterwakilan perempuan, hak imunitas, proses penyidikan, mahkamah kehormatan dewan, dan hak mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan.

“Hal yang paling mungkin terjadi, adalah adanya kemungkinan anggaran ganda terkait tambahan tugas anggota dewan. Selain itu, dalam undang-undang MD3 yang baru, anggota dewan diproteksi begitu luar biasa terutama saat menjalani penyelidikan sebuah kasus oleh penegak hukum,” lanjutnya.

Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR untuk merevisi 8 poin penting dalam UU MD3. Kalau tidak juga dilakukan, koalisi akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *