POSKOTA.CO – Pra kongres peran serta masyarakat perfilman yang berlangsung baru lalu di Hotel Sultan Jakarta akan mengkritisi tata edar perfilman nasional pada pelaksanaan Kongres Peran Serta Masyarakat Perfilman dengan tema “Demi Film Pribumi” di Hotel Shangri-La Surabaya, 2-3 April 2018 mendatang.
Pra kongres yang dihadiri tak kurang dari 70 peserta dari praktisi, pemain, pengamat, serta produser dan sutradara menganggap perlu adanya pembenahan terhadap tata edar perfilman nasional yang selama ini mengalami diskriminasi oleh importir film asing. Para pelaku perfilman yang turut hadir antara lain, Ketua PPFI HM Firman Bintang, Ketua KFT/Parfi Febryan Aditya, Ketua Senakki Akhlis Suryapati, Sekjen Asirevi Rully Sofyan, pemerhati perfilman Kusumo Priyono, produser film dan pengusaha bioskop Nicky Rewa, produser film Shanker RS dan Dhoni Ramadhan, sutradara John De Rantau, aktor Dian Hasri, Sekjen Komunitas Cinta Film Indonesia (KCFI) Djudju Purwantoro, dan sejumlah artis.
“Padahal dalam UU Perfilman Pasal 67 menyebutkan bahwa film pribumi harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Namun pada pelaksanaannya para importir lebih dominan memutar film asing ketimbang film nasional yang memperoleh porsi jauh lebih rendah,” ungkap Sonny Pudjisasono, ketua panitia persiapan kongres.
Maka, lanjut Sonny, sudah saatnya para pelaku dan produser film nasional bangkit dari ketidakadilan sistem tata edar demi mengangkat film pribumi menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Pada bagian lain, Kepala Pusat Pengembangan (Pusbang) Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Maman Wijaya yang turut hadir menegaskan, pemerintah menyederhanakan peraturan perfilman sehingga punya visi dan misi yang sesuai dengan UU Perfilman Pasal 67.
Berangkat dari kondisi ini, Maman berharap, pada kongres peran serta masyarakat perfilman yang akan berlangsung di Surabaya mendatang menghasilkan suatu dekralasi sikap para pelaku dan insan film yang sesuai dengan era reformasi dan globalisasi saat ini.
“Sepatutnya kita juga harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif ketika film harus diatur oleh undang-undang, karena keberadaan film bisa diatur oleh para politisi. Problematika ini yang harus kita perhitungkan,” tegas Kepala Pusbang Film Kemendikbud ini.
Jhon Derando, produser yang sempat memproduksi beberapa judul film ini berharap, pemerintah harus mengapreasi keinginan seniman perfilman nasional demi bangkitnya kesejahteraan mereka.
Sementara Kusumo Priyono, pemerhati perfilman sangat berharap, kongres peran serta masyarakat perfilman akan menghasilkan suatu sikap kebersamaan dari berbagai pelaku dan pebisnis perfilman nasional demi film pribumi. (arief)
Komentar