oleh

2 PERANGKAT DESA DITAHAN KEJAKSAAN CIANJUR

Ilustrasi
Ilustrasi

POSKOTA.CO – Kejaksaan Negeri Cianjur, Jabar, akhirnya menahan dua orang perangkat Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Cianjur, karena dinyatakan Mahkamah Agung (MA) bersalah.

Kedunya Kepala Desa Mekarwangi, Emus Mustarman (62) dan Kepala Urusan (Kaur) Umum Desa Mekarwangi, Hermawan Heryanto (42), diputus bersalah MA karena melanggar pasal 2 ayat UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keduanya dinyatakan bersalah telah melakukan penyelewengan bantuan dana gempa tahun 2012, sehingga keduanya harus menjalani hukuman penjara selama empat tahun, denda Rp200 juta subsider enam bulan penjara dan mengembalikan kerugian negara Rp118 juta subsider satu tahun penjara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur, Wahyudi, melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Cianjur, Sulisyadi, Selasa, menjelakan, beberapa waktu lalu sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur mendapatkan bantuan dana gempa, salah satunya Kecamatan Cikadu mendapat bantuan gempa tahun 2012.

“Sebagian besar kepala desa dan penjabat setempat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan. Namun kedua terdakwa ini mengajukan sejumlah nama yang seharusnya tidak mendapatkan karena tidak terkena bencana,” katanya.

Sehingga atas perbuatan tersebut, negara dirugikan Rp118 juta, sebelumnya keduanya dilaporkan warga telah melakukan tindak pidana korupsi karena sebagai kecil warga yang terkena bencana, tidak mendapatkan haknya.

“Sebelumnya kedua terpidana itu divonis 1 tahun 6 bulan penjara setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun keduanya melakukan banding sampai ke tingkat MA,” tuturnya.

MA akhirnya mengeluarkan putusan dengan menambah waktu hukuman penjara karena putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, Kejari Cianjur harus melakukan penahanan terhadap Emus dan Hermawan, yang dijemput di rumahnya masing-masing.

Putusan Emus tertera dalam surat putusan dengan No 519K/pid.sus/2014 tertanggal 7 Mei 2014. Sedangkan putusan Hermawan tertera dalam surat putusan No 521K/pid.sus/2014 tertanggal 7 Mei 2014.

Sementara itu, kuasa hukum kedua terpidana Nurdin Hidayatulloh, mengatakan kedua kliennya tersebut harus menjalankan putusan yang telah dikeluarkan MA, namun keduanya belum akan melakukan upaya hukum seperti peninjauan kembali (PK) setelah ada putusan tersebut.

“Kami masih berembuk dengan klien apakah akan menempuh jalur PK atau tidak. Pihak keluarga ada hak ada upaya hukum lainnya dan kami masih membicarakan hal tersebut,” katanya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *