POSKOTA.CO – Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menilai pelarangan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021 belum tentu efektif, sehingga tidak perlu diadakan pelarangan.
Dia berharap agar larangan mudik tahun 2021 tersebut ditinjau kembali kebijakannya dan masih ada waktu.
Menurut Carmelita, saat berbuka puasa dengan forum wartawan Perhubunhan di gedung INSA Kamis petang (15/4), operator tansportasi, baik darat, laut dan udara sejak tahun lalu 2020 terus mengalami tekanan kinerja akibat dampak dari pandemi Covid-19.
Dengan adanya larangan mudik kembali tahun ini memperparah konerja keuangan perusahaan transportasi.
Seharusnya untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19, pemerintah dapat melakukan pengendalian dan pengetatan terhadap angkutan umum dan angkutan pribadi yang melakukan perjalan dengan dilakukan tracing atau screening Covid-19.
“Tracing dapat dilakukan, misalnya di terminal Tipe A menggunakan GeNose yang berbiaya lebih murah. Akan lebih baik, kata Carmelita yang biasa disapa Meme ini.
Bila perlu tracing penumpang tersebut dapat difasilitasi pemerintah dengan dilakukan secara gratis selama angkutan lebaran.
Belajar dari tahun lalu, sambung Carmelita, banyak pemudik yang tetap kucing-kucingan agar tetap bisa pulang ke kampung meskipun ada upaya penyekatan dan menghambat pergerakan orang di wilayah-wilayah perbatasan, namun pemudik tetap menggunakan angkutan ilegal berplat hitam.
Belum lagi, katanya, banyak pemudik yang melakukan perjalanan ke kampung halaman sebelum diberlakukannya pelarangan mudik.
Pelarangan mudik akan semakin memberatkan sektor angkutan darat, jika setelah pelarangan mudik dilanjutkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena terjadi lonjakan angka terpapar covid di daerah.
“Tidak perlu ada pelarangan mudik pada 2021, tapi pelaksanaan mudiknya harus dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat,” ujar Carmelita. Sebab larangan mudik ini akan memperparah penderitaan angkutan jalan.”
Carmelita menegaskan Kadin terus mendorong sektor transportasi segera pulih dan melewati masa sulit badai pandemi Covid-19.
Oleh karenanya, perlu dukungan seluruh pihak mulai dari sisi operasional transportasi hingga keringanan beban biaya operator transportasi.
Dia mengungkap berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) kinerja sektor transportasi dan pergudangan sepanjang tahun lalu minus 15,04 persen atau yang mengalami konstraksi terdalam.
“Kinerja merah sektor ini terjadi sejak kuartal II hingga kuartal IV tahun lalu,” ujar Meme yang juga Ketua Umum INSA.
Untuk itu, sangat diperlukan insentif untuk angkutan jalan yang selama ini masih bersifat umum dan belum ada insentif khusus, misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata kepada seluruh awak kendaraan. (d)
Komentar