oleh

Dangdutan Nelayan Pantura Sering Dikeluhkan Pilot Asing

POSKOTA.CO-Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (SDPPI Kemkomimnfo) mengakui pihaknya sering mendapatkan laporan adanya gangguan komunikasi penerbangan oleh para pilot asing yang diakibatkan kebocoran frekuensi dari komunitas nelayan yang masuk kedalam radio kontrol pesawat.

“Tidak jarang kami menerima laporan dari maskapai penerbangan internasional. Biasanya kebocoran itu terjadi pada radio komunitas nelayan. Diantaranya nelayan Pantura  yang tengah berada di tengah lautan,” kata Mulyadi, Koordinator Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio pada Focus Group Discussion (FGD) Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo bersama sejumlah media nasional di Hotel Santika Premier,  Bintaro, kemarin.

Menurut Mulyadi, para nelayan yang tengah berada di tengah lautan itu melakukan aktifitas mulai dari percakapan pribadi melalui handy talky (saluran radio pribadi), musik dangdut, dan musik daerah lain yang kerap terdengar oleh para pilot dan cukup mengganggu. Apalagi jika gangguan terjadi saat pesawat akan mendarat.

Para nelayan tersebut banyak yang menggunakan perangkat tidak sesuai spesifikasi sehingga  mengganggu sistem navigasi pesawat. Menindaklanjuti keluhan para pilot asing ini, pemerintah berupaya mengatur frekuensi radio komunitas ilegal yang digunakan para nelayan saat berkomunikasi di lautan serta mendorong agar segera memiliki izin.

Ternyata dari hasil penelusuran di lapangan, kebocoran disebabkan frekuensi radio lokal yang dipancarkan oleh para nelayan akibat menggunakan alat pemancar yang tidak memenuhi syarat.

Pihak Kemkominfo sendiri terus mensosialisasikan masyarakat pesisir pantai untuk tidak menggunakan alat penguat sinyal (repeater) dan jammer yang saat ini masih diperdagangkan secara bebas. Menurutnya, perangkat berbentuk seperti sebuah decorder sangat mengganggu performansi jaringan penerbangan yang pada akhirnya bisa membahayakan keselamatan penerbangan.

“Mereka ini bukannya tidak ingin patuh tetapi karena ketidaktahuan prosedur. Oleh karena itu kita dorong agar nelayan menggunakan perangkat yang tepat dan tidak melanggar aturan,” tambah Mulyadi.

Pihaknya juga berharap masyarakat untuk mengurus perizinan frekuensi radio serta menggunakan perangkat telekomunikasi yang bersertifikat. Apabila izin keluar, perangkat telekomunikasi juga harus dipergunakan sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan.

Sejauh ini pihaknya sudah membuka layanan perizinan frekuensi radio di 8 provinsi khususnya di daerah pesisir yang mayoritas sebagai nelayan. 8 provinsi tersebut di antaranya di Jabar, DKI Jakarta, Jateng, Makasar, Jatim, dan daerah-daerah lainnya yang menjadi konsentrasi nelayan.

“Mereka ini butuh alat komunikasi yang menggunakan frekuensi radio makanya kita siapkan layanan perizinan di pinggir pantai agar radio nelayan itu tersertifikasi, terstandarisasi dan penggunaan ijin frekuesninya jelas,” kata dia.

Layanan perizinan frekuensi radio dilakukan dengan sistim jemput bola ke setiap titik lokasi yang menjadi pusat penyebaran para nelayan.

Modelnya seperti  SIM keliling, pihak kemkominfo hadir di tengah masyarakat. Seluruh proses perizinan sudah online mulai masukan berkas sampai tandatangan digital.

Sejak program ini bergulir keluhan maupun laporan dari pilot atau lembaga penerbangan internasional terus berkurang. Dibanding beberapa waktu lalu saat ini pengaduan oleh para pilot asing sudah semakin jarang dilakukan.

FGD yang dibuka Dirjen SDPPI Ismail juga menghadirkan narasumber Indra Utara, Plt. Direktur Standardisasi Ditjen SDPPI, R. Susanto Sekretaris Ditjen SDPPI, serta    Ismail Cawidu Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sejumlah praktisi media lainnya. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *