RUMAH MEWAH BANDAR NARKOBA DISITA POLDA JAMBI – Poskota.co

RUMAH MEWAH BANDAR NARKOBA DISITA POLDA JAMBI

24RUMAHPOSKOTA.CO – Penyidik TPPU Ditkrimsus Polda Jambi menyita seluruh aset kekayaan milik bandar besar narkoba asal Jambi, Didin alias Diding diantaranya satu unit rumah mewah senilai miliaran rupiah yang dibangun di kawasan Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

Penyitaan seluruh aset dari tersangka Diding tersebut dilakukan tim Subdit II TPPU Ditkrimsus Polda Jambi yang dipimpin Kompol Samsun di beberapa lokasi pada dua Kecamatan Telanaipura dan Danau Sipin, Kota Jambi, Rabu.

Usai melakukan penyegelan aset milik Diding, Kompol Samsun kepada sejumlah wartawan, mengatakan seluruh aset dari tersangka Diding yang disangkakan dalam pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah kami sita untuk proses hukum selanjutnya.

Dia mengatakan, ada pun aset yang disita dari Diding ada sebanyak 13 item diantaranya beberapa unit rumah, termasuk rumah mewah yang sedang dibangunnya tersebut serta lahan kosong dan rumah kontrakannya.

“Semua aset Diding sudah kami sita dan kini penyidik masih terus melengkapi berkas perkara tersangka baik kasus narkobanya maupun TPPU,” kata Samsun.

Sementara itu sebelumnya Diding ditangkap di Bogor beberapa waktu lalu dan kini tinggal menunggu kelengkapan berkas perkaranya untuk diproses hukum selanjutnya.

Aset milik Diding di antaranya, kebun sawit, rumah dan kendaraan mewah yang nilainya mencapai miliar rupiah, namun aset ini kemungkinan akan bertambah sebab penyidik masih melakukan pengembangan dan pendataan.

Sementara itu, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Diding juga sudah dikirim ke jaksa.

Atas perbuatannya tersangka Diding dikenakan pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun dan denda Rp20 miliar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)