KEJAKSAAN AGUNG TETAPKAN KETUA KONI SAMARINDA TERSANGKA – Poskota.co

KEJAKSAAN AGUNG TETAPKAN KETUA KONI SAMARINDA TERSANGKA

POSKOTA.CO – Pukulan telak dialami Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Samarinda, di tengah kegiatan ikut membantu Kalimantan Timur menyiapkan kekuatan menuju PON XIX/2016. Aidil Fitri yang menjabat ketua KONI Samarinda ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ketua KONI Samarinda Aidil Fitri tersangkut kasus korupsi dana hibah bernilai Rp64 miliar.
Ketua KONI Samarinda Aidil Fitri tersangkut kasus korupsi dana hibah bernilai Rp64 miliar.

Aidil diduga tersangkut dalam kasus korupsi dana hibah pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2014 yang digelar di Samarinda. Dana hibah tersebut bernilai Rp64 miliar.

“Penyidik menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Muhammad Rum, di Jakarta, Jumat (26/8) malam.

Dua tersangka lainnya yakni Nur Saim selaku bendahara KONI Samarinda dan Makmun A Nuhung sebagai PNS Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Dalam keterangan Kejagung, Aidil Fitri disebutkan hanya sebagai wiraswasta.

Kendati demikian, Kejagung belum memastikan waktu pemeriksaan terhadap ketiga orang saksi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut. “Tentunya nanti akan diperiksa tiga orang itu dalam status sebagai tersangka,” kata Muhammad Rum.

Tim Satuan Tugas Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejagung pada akhir April 2016 ‘jemput bola’ memeriksa sejumlah saksi kasus itu di Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda.

Di antara yang diperiksa tersebut, Ketua KONI Samarinda Aidil Fitri diperiksa soal dana hibah senilai Rp64 miliar pada 2014 untuk kegiatan Porprov Kaltim.

Selain itu, sejumlah pejabat pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Pemkot Samarinda, turut diperiksa untuk mengungkap dugaan korupsi tersebut. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.