KASUS KORUP RJ LINO “DITELAN BUMI” – Poskota.co

KASUS KORUP RJ LINO “DITELAN BUMI”

rj linoPOSKOTA.CO – Kasus RJ. Lino yang konon bakal menyeret seorang petinggi negeri ini sepertinya mulai terlupakan bak hilang ditelan bumi. Polri yang menangani perkara i ni seakan terdiam bisu.

Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Saputra Hasibuan mendorong Polri agar secepatnya menuntaskan kasus dan sesegera mungkin menahan mantan Dirut Pelindo 2, RJ. Lino.

“Ini harus ada kepastian hukum tidak ditinggal begitu saja,” kata mantan anggota Kompolnas ini, Senin (23/5)

Jika memang tidak cukup bukti, sesegera juga dihentikan. Dan sebaliknya, kalau cukup bukti tingkatkan statusnya, dan jika memang bisa ditahan lakukan secepat. Jangan dibuat kasus ini menjadi mengambang. Dan masyarakat bertanya-tanya,” kata Edi lagi.

Sebelumnya, Ketua Presidiun Indonesia Police Watch, Neta S Pane, juga sangat menyayangkan Kabareskrim Komjen Pol. Anang yang Komjen Pol. Budi Waseso tidak mampu berbuat maksimal menuntaskan kasus-kasus tersebut. Akibatnya citra Polri yang sudah terangkat kembali menjadi loyo.

Menurut Neta, sebenarnya sejak awal kepemimpinan Anang di Bareskrim sudah banyak yang menduga bahwa Anang tidak akan mampu berbuat maksimal, terutama untuk menuntaskan kasus-kasus yang ditinggalkan Buwas. Sebab Anang sepertinya tersandera trauma akibat pencopotan Buwas oleh Presiden.

Mungkin karena itu, kata Neta, Anang hanya bersikap menunggu dan menghindari konflik serta kontroversial untuk melanjutkan kasus warisan Buwas.

Tapi akibat sikap Anang dalam menyikapi kasus ini ada tiga pihak yang dirugikan. Pertama, para tersangka yang sudah beberapa kali diperiksa dan kantornya digeledah polisi, nasibnya menjadi tidak jelas. “Yang bersangkutan tersandera dalam ketidakpastian hukum dan ini merupakan pelanggaran hak asasi,” katanya.

Kedua, kepercayaan publik terhadap Polri rontok. Publik seperti dibohongi karena semula sempat melihat Polri begitu agresif membongkar kasus-kasus korupsi, tapi ternyata tidak ada ujungnya.

Ketiga, para penyidik polri, terutama kader-kader muda menjadi bingung dan tidak percaya diri melihat situasi ini, sehingga mereka menjadi waswas untuk bekerja serius dan profesional karena khawatir bisa bisa menjadi korban seperti Buwas.

Melihat situasi seperti itu tentu menjadi beban dan tugas berat bagi kabareskrim baru pengganti Anang untuk mengangkat citra Polri dan sekaligus menuntaskan kasus-kasus warisan Buwas tersebut.

Setidaknya ada 9 kasus. Meski berat kabareskrim baru tidak bisa menghindar dan harus dituntaskan agar ada kepastian hukum.

Prioritas utama Kabareskrim baru adalah segera menahan Dirut Pelindo 2 RJ Lino dan segera melimpahkan kasusnya ke kejaksaan agar bisa dituntaskan di pengadilan.

Selama ini nasib RJ Lino terkatung-katung dan tidak jelas rimbanya. Padahal penanganan kasus ini sempat menimbulkan konflik tingkat tinggi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)