EKS BUPATI KENDAL AKUI TERIMA UANG DARI DAMAYANTI – Poskota.co

EKS BUPATI KENDAL AKUI TERIMA UANG DARI DAMAYANTI

POSKOTA.CO – Bupati Kendal periode 2010-2015 Widya Kandi Susanti menerima uang Rp150 juta dari Damayanti Wisnu Putranti saat kampanye Pilkada 2015. Uang itu disebut Widya untuk keperluan partai selama pilkada.

Widya kemudian menceritakan awal mula pemberian uang tersebut saat ia menjadi saksi terdakwa Damayanti di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (1/8). Ia mengaku baru kenal Damayanti saat itu juga, ketika uang tersebut diberikan.

“Kenalnya mendadak, jadi tanggal 29 November hari Minggu sore sekitar jam lima saya ditelepon oleh sekretaris saya di DPC PDIP Kabupaten Kendal. Saya disuruh segera kembali ke sekretariat, kan waktu itu saya sedang sosialisasi juga dalam rangka pilkada. Saya diminta kembali karena mau ada sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dari DPR-RI. Waktu itu saya sosialisasi di daerah pegunungan,” tutur Widya.

Selanjutnya di Sekretariat DPC PDIP, Widya bertemu Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin. Sekitar 20 menit kemudian baru Damayanti tiba di sekretariat.

“Baru saat itu kami kenal dengan Bu Damayanti. Bu Damayanti ishoma (istirahat salat makan) di rumah saya. Ketika mau pulang, beliau nitip ngasih saya bungkusan, terus mengatakan ini ada bantuan sedikit untuk partai. Setelah itu beliau pergi,” ungkap Widya.

Bungkusan berbentuk amplop coklat tersebut kemudian ditaruh Widya di kamarnya. Baru keesokan paginya ia buka dan mendapati ada Rp150 juta di dalamnya. “Baru paginya saya hitung ada uang Rp150 juta. Saat itu juga saya telepon sekretaris DPC untuk mengambil uangnya. Saat itu juga diambil,” ujar Widya yang pada Pilkada 2015 gagal terpilih lagi sebagai bupati Kendal.

Widya menjelaskan, ia menerima uang dari Damayanti pada 29 November 2015. Sementara pencoblosan digelar pada 9 Desember 2015. “(Uang itu) untuk konsolidasi partai di enam dapil. Kegiatan mulai PAC sampai ranting, ada konsumsi ada operasional, semuanya,” jelas Widya.

Ditanya apakah tidak curiga dengan asal-usul uang pemberian tersebut, Widya mengaku itu merupakan hal yang wajar di PDIP. “Sebelum ada pemberitaan (tidak curiga), karena itu hal yang sewajarnya. Apalagi di PDIP ada istilah gotong-royong,” kata Widya.

Namun, setelah menyaksikan di media bahwa Damayanti terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Widya langsung berinisiatif untuk mengembalikan uang tersebut pada April 2016. “Itu kesadaran dan kewajiban saya, atas kasus yang terjadi. Saya baca berita. Saya tidak tahu (dari mana uangnya),” pungkas Widya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)