SI NYONYA BESAR RESMI DAPATKAN HIGUAIN – Poskota.co
Saturday, September 23

SI NYONYA BESAR RESMI DAPATKAN HIGUAIN

POSKOTA.CO – Klub Kota Turin, Juventus, sukses mendapatkan tangkapan terbesarnya di bursa transfer musim panas ini, dan mengumumkan telah mendaratkan striker Napoli, Gonzalo Higuain, di JUventus Stadium.

Bianconeri harus mengeluarkan uang yang sangat besar untuk mendatangkan Higuain, yaitu 90 juta euro (sekitar Rp1,3 triliun). Mereka mengontrak striker internasional Argentina itu selama empat tahun.

“Juventus Football Club hari ini bisa mengumumkan bahwa mereka telah membeli hak registrasi Gonzalo Higuain senilai 90 juta euro, dibayar dalam dua tahun finansial,” tulis Juventus di laman resminya.

Higuain menandatangani kontrak berdurasi empat tahun bersama Si Nyonya Besar dengan bayaran yang dilaporkan mencapai 7 juta euro per tahun.

Striker 28 tahun tahun itu sebelumnya disebutkan memiliki klausul buy-out senilai 94,7 juta euro. Meski demikian klausul itu hanya berlaku jika Higuain menginginkan pergi secara sepihak. Sedangkan klausul pelepasan Higuain untuk klub peminat dipatok 90 juta euro.

Jumlah sebesar itu telah dipenuhi oleh Juventus dan jawara Serie A itu bakal menyicilnya sebanyak dua kali kepada Napoli, masing-masing 45 juta euro.

Bomber Argentina itu sebetulnya masih memiliki kontrak di Napoli hingga 2018, namun memilih hengkang ke Turin dan menjadi rekrutan kelima Bianconeri di musim panas ini setelah Miralem Pjanic, Dani Alves, Medhi Benatia dan Marko Pjaca.

Higuain sudah membuktikan ketajamannya di Napoli. Selama tiga musim berkostum Partenopei, dia mencetak 91 gol dalam 146 pertandingan dan musim lalu jadi top skorer Serie A dengan torehan 36 gol dari 35 partai. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara