SCHWEINSTEIGER PUTUSKAN GANTUNG SEPATU DARI TIMNAS JERMAN – Poskota.co

SCHWEINSTEIGER PUTUSKAN GANTUNG SEPATU DARI TIMNAS JERMAN

POSKOTA.CO – Bastian Schweinsteiger resmi mengumumkan pensiun dari Tim Nasional Jerman pada Jumat (29/7), setelah total mencatatkan 120 penampilan dengan torehan 24 gol, dan dipercaya mengemban ban kapten sejak Philipp Lahm pensiun.

Piala Eropa 2016 di Perancis pada Juni-Juli lalu menjadi turnamen terakhir yang diikuti Schweinsteiger. Pemain tengah Manchester United itu tampil di lima laga, namun Jerman harus tersingkir di semifinal oleh tuan rumah Perancis.

Gelandang berusia 31 tahun ini menjadi salah satu pemain Jerman dengan caps terbanyak sejak melakoni debut pada 2004. Prestasi terbaiknya adalah mengantar Die Mannschaft merengkuh Trofi Piala Dunia 2014 setelah sebelumnya harus puas finis sebagai peringkat ketiga di Piala Dunia 2006 dan 2010 serta runner-up Piala Eropa 2008.

Menyusul keputusannya untuk gantung sepatu di level internasional, Schweinsteiger mengucapkan salam perpisahannya kepada publik. “Saya sudah meminta pelatih (Joachim Low-red) untuk tidak lagi memanggil saya ke timnas, karena saya ingin pensiun. Saya sudah mencatatkan 120 caps, dan saya telah melakoni momen-momen yang indah dan sukses,” tulis Schweinsteiger.

“Joachim Low tahu bahwa Euro 2016 sangat berarti bagi saya, karena saya ingin memenangkan gelar yang belum kami menangkan sejak 1996. Sayang kami tidak berhasil dan saya harus menerimanya,” ujar pemain yang sudah 12 tahun berseragam Der Panzer.

“Memenangkan Piala Dunia 2014 adalah sesuatu yang historis dan emosional, momen sekali seumur hidup. Itulah mengapa saya ingin menyudahi karier di timnas, dan saya juga berharap yang terbaik bagi perjalanan tim di kualifikasi Piala Dunia 2018,” tandas eks penggawa Bayern Muenchen ini.  (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara