MENPORA: JANGAN DIBESAR-BESARKAN, SURAT REKOMENDASI PSSI ITU SARAN – Poskota.co

MENPORA: JANGAN DIBESAR-BESARKAN, SURAT REKOMENDASI PSSI ITU SARAN

POSKOTA.CO – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menegaskan, surat rekomendasi tentang lokasi penyelenggaraan Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tahun 2016 merupakan saran pemerintah menanggapi permintaan PSSI.

“Surat itu adalah saran. Mereka meminta rekomendasi, tentu kami membuatkan saran. Pemerintah menjadi pembina sekaligus penanggung jawab olahraga nasional. Toh ini masalah tempat. Jadi, jangan dibesar-besarkan. Hal yang penting adalah kongresnya,” kata Menpora Imam Nahrawi selepas membuka konferensi pers TAFISA Games 2016 di Jakarta, Selasa (13/9).

Pada Jumat (9/9), Menpora memberikan surat rekomendasi kongres kepada PSSI menyusul surat Sekretaris Jenderal PSSI No 557/UDN/286/VIII-2016 tentang Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Kongres PSSI Tahun 2016.

Dalam poin kedua surat rekomendasinya, Menpora menyatakan, rekomendasi akan diberikan seandainya pelaksanaan Kongres PSSI diselenggarakan di Yogyakarta dengan alasan wujud reformasi PSSI untuk kembali ke titik nol. Yogyakarta merupakan kota tempat lahir PSSI.

“Bagaimana reformasi itu kita tarik pada sebuah semangat para pendiri PSSI. Para pendiri itu ingin PSSI menjadi alat pemersatu negeri,” ujar Menpora tentang surat rekomendasi yang ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Kepolisian RI, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu.

Namun, Menpora mengatakan, PSSI belum memberikan surat balasan atas surat rekomendasinya tentang lokasi penyelenggaraan kongres itu. “Ini masalah tempat. Bisa di Yogyakarta, bisa di mana saja. Jika pemerintah diminta rekomendasi maka sebaiknya di Yogyakarta, karena PSSI lahir di sana,” ujar Imam Nahrawi.

Menpora juga menyatakan tidak ada alasan lain penolakan Kota Makassar sebagai lokasi kongres yang telah ditetapkan PSSI pada 17 Oktober mendatang.

“Ini persoalan teknis. Kami tidak berandai-andai apalagi jika dikaitkan Menpora benci dengan satu tempat. Tidak. Hati Menpora itu Merah-Putih. Ini murni, kami mengajak kembali kepada semangat awal PSSI dilahirkan,” kata pria kelahiran Bangkalan, Jatim, 43 tahun silam ini.

Sebelumnya, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S Dewa Broto menjelaskan, surat rekomendasi yang diberikan kepada PSSI bersifat dua, yaitu dipatuhi atau dilanggar. Jika dilanggar, Kemenpora tidak akan mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Kongres PSSI.

“Kewenangan rekomendasi itu diberikan atas surat permintaan dari PSSI. Sekali lagi tidak ada perintah apalagi intervensi,” ujar Gatot.

Kongres PSSI saat ini sudah memasuki tahapan banding bagi bakal calon yang tidak lolos verifikasi. Sebelumnya, Komite Pemilihan mengumumkan ada delapan calon ketua umum PSSI yang dinyatakan lolos seleksi dari jumlah awalnya 16 orang.

Untuk posisi wakil ketua umum ada 17 orang yang lolos dari 24 orang yang diajukan. Sementara itu posisi anggota Komite Eksekutif (Exco) ada 57 orang dari 67 orang yang diajukan oleh anggota PSSI. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)