KEMENPORA TIDAK RESTUI KONGRES PSSI DI MAKASSAR – Poskota.co

KEMENPORA TIDAK RESTUI KONGRES PSSI DI MAKASSAR

POSKOTA.CO – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak akan memberikan rekomendasi terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) pemilihan ketua umum PSSI pada 17 Oktober 2016 seandainya lokasi penyelenggaraan tidak dipindahkan dari Kota Makassar ke Yogyakarta.

Hal ini tertuang dalam surat Kemenpora bernomor S 2844/MENPORA/IX/2016 tertanggal 9 September 2016 yang ditujukan pada Plt Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

“Searah dengan harapan pemerintah, rekomendasi hanya akan diberikan seandainya pelaksanaan Kongres PSSI tersebut diselenggarakan di Yogyakarta dengan alasan sebagai wujud reformasi PSSI untuk kembali ke titik nol mengingat Yogyakarta adalah tempat lahirnya PSSI,” demikian bunyi surat yang ditandatangani Menpora Imam Nahrawi tersebut.

“Penunjukan Yogyakarta sebagai tempat penyelenggaraan kongres merupakan momentum reformasi total persepakbolaan nasional Indonesia dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya.”

Deputi IV Kemenpora Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Gatot Dewa Broto menegaskan, jika poin pemindahan lokasi kongres tidak dipatuhi, maka rekomendasi tidak akan keluar. “Semata-mata alasannya hanya itu (yang tercantum pada surat),” ujar Gatot.

Surat Kemenpora itu, menurut Gatot, secara resmi baru akan dikirimkan kepada PSSI pada Selasa (13/9), tapi ia telah mengabarkan secara informal kepada Sekretaris Jenderal PSSI Azwan Karim.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Tonny Aprilani mengatakan, pihaknya baru akan merespons permintaan Kemenpora itu setelah surat diterima, karena belum ada pemberitahuan secara resmi kepada anggota Exco soal surat Kemenpora.

“Secepatnya kami akan merespons hal ini dengan menggelar rapat, seandainya surat itu telah diterima,” kata Tonny, Minggu (11/9).

“Kami juga harus lihat lagi regulasi atau peraturannya seperti apa, dan apakah ini bentuk intervensi atau tidak,” sambung Tonny.

Menurut Tonny, Kota Makassar sendiri telah didaftarkan pada FIFA serta AFC (Konfederasi Sepak Bola Asia) sebagai tempat penyelenggaraan kongres.

Usulan Kota Makassar, ujar Tonny, datang dari anggota Kelompok 85 (K-85) pada KLB PSSI pada 3 Agustus 2016 silam, karena adanya keinginan untuk menggelar Kongres PSSI di Indonesia Timur.

“Selama ini kan, kongres biasanya digelar di Solo, Surabaya, Jakarta, atau di Pulau Sumatera. Saat itu ada usulan dari voters untuk digelar di Indonesia Timur, dan kemudian setelah diinventarisasi hanya Kota Makassar satu-satunya yang diusulkan,” kata Tonny menjelaskan.

“Saat itu di Kongres belum ditetapkan, tapi kemudian disahkan pada rapat Exco. Kami kemudian bersurat pada Gubernur Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar, yang kemudian direspons dengan baik,” tambah Tonny.

KLB digelar untuk memilih ketua umum PSSI yang baru untuk menggantikan La Nyalla Mattalitti. Delapan nama calon yang bertarung dalam kongres tersebut adalah Edy Rahmayadi, Moeldoko, Benhard Limbong, Djohar Arifin Husin, Eddy Rumpoko, Tonny Aprilani, Erwin Aksa dan Kurniawan Dwi Yulianto. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.