KEMENPORA TIDAK RESTUI KONGRES PSSI DI MAKASSAR – Poskota.co

KEMENPORA TIDAK RESTUI KONGRES PSSI DI MAKASSAR

POSKOTA.CO – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak akan memberikan rekomendasi terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) pemilihan ketua umum PSSI pada 17 Oktober 2016 seandainya lokasi penyelenggaraan tidak dipindahkan dari Kota Makassar ke Yogyakarta.

Hal ini tertuang dalam surat Kemenpora bernomor S 2844/MENPORA/IX/2016 tertanggal 9 September 2016 yang ditujukan pada Plt Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

“Searah dengan harapan pemerintah, rekomendasi hanya akan diberikan seandainya pelaksanaan Kongres PSSI tersebut diselenggarakan di Yogyakarta dengan alasan sebagai wujud reformasi PSSI untuk kembali ke titik nol mengingat Yogyakarta adalah tempat lahirnya PSSI,” demikian bunyi surat yang ditandatangani Menpora Imam Nahrawi tersebut.

“Penunjukan Yogyakarta sebagai tempat penyelenggaraan kongres merupakan momentum reformasi total persepakbolaan nasional Indonesia dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya.”

Deputi IV Kemenpora Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Gatot Dewa Broto menegaskan, jika poin pemindahan lokasi kongres tidak dipatuhi, maka rekomendasi tidak akan keluar. “Semata-mata alasannya hanya itu (yang tercantum pada surat),” ujar Gatot.

Surat Kemenpora itu, menurut Gatot, secara resmi baru akan dikirimkan kepada PSSI pada Selasa (13/9), tapi ia telah mengabarkan secara informal kepada Sekretaris Jenderal PSSI Azwan Karim.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Tonny Aprilani mengatakan, pihaknya baru akan merespons permintaan Kemenpora itu setelah surat diterima, karena belum ada pemberitahuan secara resmi kepada anggota Exco soal surat Kemenpora.

“Secepatnya kami akan merespons hal ini dengan menggelar rapat, seandainya surat itu telah diterima,” kata Tonny, Minggu (11/9).

“Kami juga harus lihat lagi regulasi atau peraturannya seperti apa, dan apakah ini bentuk intervensi atau tidak,” sambung Tonny.

Menurut Tonny, Kota Makassar sendiri telah didaftarkan pada FIFA serta AFC (Konfederasi Sepak Bola Asia) sebagai tempat penyelenggaraan kongres.

Usulan Kota Makassar, ujar Tonny, datang dari anggota Kelompok 85 (K-85) pada KLB PSSI pada 3 Agustus 2016 silam, karena adanya keinginan untuk menggelar Kongres PSSI di Indonesia Timur.

“Selama ini kan, kongres biasanya digelar di Solo, Surabaya, Jakarta, atau di Pulau Sumatera. Saat itu ada usulan dari voters untuk digelar di Indonesia Timur, dan kemudian setelah diinventarisasi hanya Kota Makassar satu-satunya yang diusulkan,” kata Tonny menjelaskan.

“Saat itu di Kongres belum ditetapkan, tapi kemudian disahkan pada rapat Exco. Kami kemudian bersurat pada Gubernur Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar, yang kemudian direspons dengan baik,” tambah Tonny.

KLB digelar untuk memilih ketua umum PSSI yang baru untuk menggantikan La Nyalla Mattalitti. Delapan nama calon yang bertarung dalam kongres tersebut adalah Edy Rahmayadi, Moeldoko, Benhard Limbong, Djohar Arifin Husin, Eddy Rumpoko, Tonny Aprilani, Erwin Aksa dan Kurniawan Dwi Yulianto. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara