K-85 RESMI DAFTARKAN LETJEN EDY RAHMAYADI CALON KETUA UMUM PSSI – Poskota.co
Saturday, September 23

K-85 RESMI DAFTARKAN LETJEN EDY RAHMAYADI CALON KETUA UMUM PSSI

POSKOTA.CO – Pemilik suara resmi PSSI yang tergabung dalam Kelompok 85 (K-85) secara resmi telah mendaftarkan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Edy Rahmayadi sebagai calon ketua umum PSSI di Sekretariat Komite Pemilihan (KP) di Jakarta, Rabu (31/8).

Petugas pendaftaran calon ketua umum dan komite eksekutif PSSI Abdul Hakim mengatakan, Edy resmi didaftarkan oleh perwakilan K-85 yang terdiri dari Iwan Budianto (CEO Arema Cronus), Haruna Sumitro (manajer Madura United), Pieter Tanuri (pemilik Bali United), Ferry Paulus (presiden Persija) dan lainnya.

“Kami 85 voter sudah merangkum empat formulir yang harus diisi oleh masing-masing voter, dan kami memiliki keinginan yang sama untuk mengusung Pak Edy Rahmayadi. Tentunya, masing-masing voter juga memiliki harapan ataupun calon lain untuk menduduki tempat di exco PSSI. Semua kami akomodir dan kami serahkan ke KP,” kata Iwan Budianto, CEO Arema Cronus yang menjadi perwakilan dari K-85.

Iwan Budianto, CEO Arema Cronus yang menjadi perwakilan dari Kelompok 85 (K-85) menyerahkan berkas formulir persyaratan secara lengkap untuk calon ketum PSSI kepada Ketua Komite Pemilihan, Agum Gumelar (kiri).
Iwan Budianto, CEO Arema Cronus yang menjadi perwakilan dari Kelompok 85 (K-85) menyerahkan berkas formulir persyaratan secara lengkap untuk calon ketum PSSI kepada Ketua Komite Pemilihan, Agum Gumelar (kiri).

Sementara itu, Ketua KP Agum Gumelar, mengungkapkan baru Letjen Edy yang menyerahkan berkas formulir persyaratan secara lengkap untuk calon ketum PSSI. “Kami terbuka dan masih menunggu siapa saja yang ingin menjadi calon ketum PSSI hingga 5 September. Untuk verifikasi keabsahan persyaratan akan dimulai pada 6 September,” ucap Agum.

Hingga saat ini sudah ada tiga orang yang mendaftar untuk menjadi caketum PSSI selain Edy, ada juga nama mantan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko serta pengusaha asal Sulawesi Selatan, Erwin Aksa.

Kendati demikian, pihak sekretariat pendaftaran belum mau mengungkap siapa lagi selain Edy yang hari ini melengkapi persyaratan untuk caketum PSSI hingga ditutupnya tempat pendaftaran tersebut pada pukul 17.00 WIB, dengan alasan tidak berkewenangan.

Kongres Pemilihan Ketua Umum PSSI bakal diselenggarakan di Makassar pada 17 Oktober mendatang, keputusan itu menjadi tindak lanjut dari hasil Kongres Luar Biasa PSSI yang digelar di Ancol pada 3 Agustus 2016 lalu.

Setelah masa pendaftaran yang dijadwalkan hingga 5 September, PSSI menjadwalkan pada 6-11 September 2016 untuk verifikasi data, dan diumumkan hasilnya pada 11 September, proses banding 12-16 September, sidang banding 17-18 September, dan diumumkan pada 18 September.

Pengumuman calon komite eksekutif PSSI dijadwalkan pada 19 September hingga 17 Oktober 2016.

Bakal calon ketua umum dan komite eksekutif PSSI hingga 31 Agustus 2016, terdiri dari:
(Formulir A1), bakal calon ketua umum:
1. Edy Rahmayadi
2. Moeldoko
3. Erwin Aksa

(Formulir A2), bakal calon wakil ketua umum:
1. Joko Driyono
2. Iwan Budianto
3. Tonny Apriliani
4. Erwin Aksa
5. Andi Rukman Karumpa

(Formulir A3), bakal calon anggota komite eksekutif:
1. Very Mulyadi
2. Gusti Randa
3. Joko Driyono
4. Pieter Tanuri
5. Yunus Nusi
6. Ferry Paulus
7. Yoyok Sukawi
8. Umuh Muchtar
9. Gede Widiade
10. David Sulaksmono
11. drh H Chaidir
12. Johar Ling Eng
13. Dirk Soplanit
14. Marzuki
15. Gatot Haryo Tejo
16. Dr Hidayat
17. Peter Kalakmabin
18. Herdiat
19. Juni A Rachman
20. Muddai Maddang
21. Refrizal
22. Papat Yunisal
23. Dwi Iriyanto
24. Jackson Kumaat
25. Maurice Tuguis
26. Achsanul Kosasih
27. Agus Santoso
28. Ari Sutedi
29. Aven Hinelo
30. Budiman Dalimunthe
31. Daconi Khotob
32. Jamal Aziz
33. Dodik Wijanarko
34. Sabarudin Labamba
35. Sumirlan
36. Edi Nurinda
37. Efendi Gazali
37. Fahmi Fikroni
38. Fahmi Hakim
39. Hadiyandra
40. Haruna Soemitro
41. Hasani Abdul Gani
42. Iwan Budiawan
43. Vivin Sungkono Cahyadi
44. Budi Setiawan
45. Sukur Mandar. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)