PARADOK SURVEI INTERNAL


Oleh: Dr Lukmanul Hakim MSi

SEBULAN menjelang hari H pencoblosan pada 17 April 2019 intensitas kesibukan kampanye semakin keras. Die hard bermunculan. Suporter pun tak mau tertinggal. Irama gendang kian bertalu. Kita dan publik dibuat terlena ‘bertengkar’ sesama anak bangsa.

Ada terasa tangan tak terlihat (invisible hand). Terasakan bagaimana pola keriuhan sosial yang acak kadut. Bercampur aduk gak karuan. Sehingga sulit buat kita mengidentifikasikan dengan tepat. Strategi dan taktik ‘permainan’ diletakkan dibalik aturan main yang sudah baku. Grey area (wilayah abu-abu) dipilih sebagai battle ground. Begitulah biasanya model proxy war.

Lantas, siapa aktor utama yang bermain, di belakang semua ini?

Kita tentu tak serta merta bisa menuding. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba telisik dan amati data-fakta kekinian. Dari sanalah, barangkali, kita akan menarik benang merah. Itu pun jika kita masih berminat menarik kesimpulan.

Survei adalah salah satu cara mengukur tingkat elektabilitas paslon. Kedua paslon diukur seberapa besar keterpilihannya oleh para pemilih. Bahwa kemudian-jika ada tudingan lembaga-lembaga survei tersebut berafiliasi (karena pembiayaan), misalnya, itu sebuah diskursus berbeda. Paling tidak itu lebih bisa dipertanggungjawabkan, semisal dibanding dengan sebutan survei internal.

Sebagai sebuah metodologi, survei dianggap memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Tentu tak diharamkan berbagai lembaga survei yang ada itu, memakai metodologi berbeda. Karena memang begitu adanya. Tapi yang sudah pasti, mereka harus bisa memaparkan dan mempertanggungjawabkan hasilnya ke publik. Publiklah kemudian yang akan menilai seberapa kredibel sebuah lembaga survei tersebut.

Dari 20-an lembaga survei yang biasa merilis hasil surveinya, nampak jelas bahwa mereka masih mengunggulkan Jokowi-Ma’ruf leading. Pada kisaran angka (Jokowi-Ma’ruf 52%-57%) : (Prabowo-Sandi 32%-34%). Berselisih 20%-23%. Dengan swing voter’s dan undecided voter’s 9%-16%. Apakah kemudian, angka-angka ini menunjukkan tingkat keterjaminan kemenangan paslon 01?

Belum memang. Tapi mau tak mau, suka tak suka, situasi ini membuat kubu paslon 02 –beserta BPN-nya– mesti bekerja sangat keras, mengejar ketertinggalannya. Mereka mesti menggenjot disisa waktu.

Ketersediaan waktu yang semakin sempit, tentu tak banyak alternatif cara yang mesti dipilih. Salah satunya taktik paling efektif adalah mengembangkan serangan darat. Door to door. Itulah mengapa tak mengherankan beberapa kasus terungkap ke permukaan (di mana yang di bawah permukaan, jauh lebih dahsyat). Simaklah semisal, emak-emak di Karawang, yang berkampanye soal larangan azan itu. Atau di Makassar terkait penghapusan mata pelajaran agama di sekolah, jika Jokowi-Ma’ruf menang pilpres.

Itulah mengapa, salah satu cara untuk menjaga agar semangat militansi para kader dan relawan tak kendor, BPN selalu menggaungkan adanya survei internal. Pejuang mereka yang berada di akar rumput dan yang berada di garda depan, mesti dijaga militansinya. Termasuk pengaruh buruk dari hasil survei dari lembaga survei mainstream. Yang hampir pasti diyakini, akan memposisikan mereka di pihak yang kalah. Karena memang begitu realitas di lapangan.

Tapi konyolnya, publik tak pernah sekali –dan secuil– pun disodori bagaimana metodologi, seberapa besar margin error, serta seberapa banyak sampling. Atau, kapan waktu dilaksanakan. Hingga ujungnya –atas paparan hasil akhir surveinya– semua serba misterius. Karena bagi mereka, bukan itu tujuan utamanya.

Terdengar kemudian, cuma sekadar klaim ke klaim lainnya. “Detik ini, pasangan Prabowo-Sandi, sudah sedikit lebih unggul”, begitu kata Andre Rosiade, jubir BPN, seperti dikutip dari detik.com. Sampai-sampai JK berkomentar: “Kenapa nggak sekalian 100 persen saja”, ujarnya terkekeh.

Betul bahwa survei bagian dari alat dan cara menggiring opini publik. Tidak mutlak memang. Tapi cukup signifikan sebagai variable dependent, bagaimana mempengaruhi pemilih. Dan kiranya sudah jamak dilakukan di negara yang melakukan kontestasi demokrasi, melalui pemilihan elektoral.

Menjadi aneh ketika survei yang dilandasi ilmu pengetahuan ilmiah, harus disandingkan dengan ‘survei internal’ yang serba tak jelas dasar ilmiahnya. Ibaratnya Logika akal waras –yang bermain di arena terang benderang– disandingkan dengan nalar petak umpet, yang bermain di wilayah remang-remang. Itu pun masih sembunyi-sembunyi.

Di situlah paradoksnya. Bagaimana mungkin, sebuah survei –yang diyakini sebagai kajian pengembangan ilmu pengetahuan– justru ditempatkan dan dimaknai –sekadar alat propaganda saja. Bahkan terkesan melakukan pembohongan dan pembodohan publik. Dan itu, terus menerus digaungkan.

Sudah barang tentu Arbi sebagai Arus Baru Indonesia — jauh dari pemikiran memelekatkan dirinya pada diktum remang-remang. Apalagi abal-abal. Termasuk di dalamnya memaknai sebuah arti survei.

Apakah kemudian –karena keterseokan atas hasil survei– tersebut menjadikan situasi semakin panas, di sisa waktu menuju hari H ini?

Tentu Anda berhak menarik benang merahnya sendiri. (Penulis adalah Ketua Umum Arus Baru Indonesia (Arbi))

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *